Apa Kabar Rencana Demutualisasi BEI? Ini Update Terbarunya

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, anggota bursa yang juga menjadi pemegang saham saat ini, masih menantikan aturan dari pemerintah terkait rencana demutualisasi. 

Dia menyatakan, BEI mendukung penuh rencana pemerintah untuk melakukan demutualisasi atau perubahan struktur kepemilikan saham dari yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perusahaan yang kepemilikannya dapat lebih terbuka.

"Kami sangat mendukung karena akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern. Tetapi kita masih sama-sama menunggu pengaturannya," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara perayaan HUT ke-18 ICSA di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/5/2026).

Jeffrey menyebut, saat ini pihaknya telah menjalin diskusi dengan para anggota bursa terkait agenda demutualisasi tersebut. Para pemegang saham yang saat ini merupakan anggota bursa masih menantikan kejelasan mengenai skema dan mekanisme pelaksanaan demutualisasi.

"Terkait dengan anggota bursa kami sudah berdiskusi dengan asosiasi perusahan efek. Tentu kalau dari pemegang saham yang saat ini anggota bursa juga menunggu bagaimana mekanisme pengaturannya," lanjutnya. 

Kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dua skema yang tengah digodok oleh Pemerintah terkait rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, yang aturannya bakal dituangkan melalui Peraturan Pemerintah.

Menko Airlangga mengatakan, 2 skema tersebut antara lain, memungkinkan BEI untuk melakukan Initial Public Offering (IPO), maupun dengan private placement atau menjual saham baru maupun surat berharga lainnya secara langsung kepada investor.

"Demutualisasi Bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement, yang kedua bisa dengan IPO. Nanti itu bisa secara teknis dibahas," ujarnya dalam acara  Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam (5/2). 

Dia menjelaskan, langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong transparansi dan meningkatkan integritas pasar modal. Harapannya kedua agenda tersebut mampu menarik dana asing masuk ke pasar modal dan menciptakan pertumbuhan di industri keuangan nasional.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sektor keuangan, khususnya pasar modal, perlu di-reform dan salah satu adalah demutualisasi bursa," jelasnya.