Datangi Markas PBNU, Forum PWNU Desak Muktamar Digelar Paling Lambat Agustus 2026
JAKARTA – Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia desak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar. Paling lambat muktamar mesti dilaksanakan awal Agustus 2026.
Para ketua PWNU dari berbagai daerah mendatangi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026) untuk menyampaikan aspirasinya.
Menurut Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, kedatangan mereka ke kantor PBNU bagian dari konsolidasi antar-pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Ia mengungkap adanya keprihatinan mendalam karena setelah kesepakatan islah, belum terlihat kemajuan signifikan dalam mengurai kebuntuan komunikasi di tingkat elit PBNU.
Menurutnya, forum telah beberapa kali berdiskusi untuk mencari solusi. Namun, tidak menemukan solusi selain percepatan muktamar. Sementara aspirasi Forum Ketua PWNU disampaikan kepada Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring dan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Penundaan muktamar, menurut Forum Ketua PWNU justru berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi. Bahkan, bisa menghambat peran strategis NU di tingkat kebangsaan dan keumatan.
Gus Rozin menyampaikan terdapat tiga poin utama sikap Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta menggelar Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin dalam keterangannya.
Selanjutnya, PBNU diminta konsisten menjalankan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026, termasuk pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).
Poin terakhir yakni, Steering Committee mesti menetapkan peserta Muktamar yang meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.
Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan, kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan.
Desakan percepatan muktamar mendapat dukungan dari 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi.
Percepatan muktamar merupakan langkah penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi. Mengingat, kondisi sekarang berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang.
“Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan dalam forum tersebut.
