6 Fakta WFH ASN Diputuskan Setiap Jumat
JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika global.
“Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perilaku kerja lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat,” lanjutnya.
Berikut fakta-fakta WFH ASN diputuskan setiap Jumat yang dirangkum Okezone, Sabtu (4/4/2026).
1. Surat Edaran
Airlangga menambahkan, kebijakan WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Ia menjelaskan, skema tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
2. Hemat BBM
Skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat diproyeksikan mampu menghemat belanja bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
Kebijakan WFH yang diterapkan di instansi pusat maupun daerah bukan sekadar transformasi budaya kerja menuju digitalisasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM nasional.
Dengan satu hari kerja dari rumah setiap minggu, pemerintah menargetkan penghematan langsung pada kompensasi BBM ASN, sekaligus memberi dampak positif terhadap pengeluaran masyarakat luas.
“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
3. Sektor yang Tak WFH
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor pekerjaan yang tidak menerapkan WFH adalah sektor layanan publik dan sektor strategis. Airlangga memastikan sektor pelayanan publik dan sektor strategis tetap berjalan normal seperti biasa.
"Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.
Beberapa sektor yang dikecualikan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan
"Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan, dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan. Dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu," jelasnya.
4. WFH Dirumah Bukan di Cafe
Aparatur Sipil Negara (ASN) diizinkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat. Namun, ASN diingatkan untuk tetap bekerja secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut dengan bekerja dari tempat lain di luar rumah.
Timur Tengah Bergejolak, Pertamina Prioritaskan Keselamatan Pekerja dan Perkuat Mitigasi Operasional
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan, termasuk yang bekerja dari kafe saat pelaksanaan WFH pada hari Jumat.
"Mengenai work from kafe atau dari mana pun, jika itu terjadi maka akan ada sanksi tegas," kata Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
5. WFH Pekerja Swasta
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi pekerja swasta merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional tanpa mengorbankan hak pekerja.
Menurut Yassierli, kebijakan tersebut telah disampaikan melalui surat edaran kepada pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD agar dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi masing-masing perusahaan.
“WFH ini kami dorong sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan penggunaan energi di tempat kerja, sekaligus membangun pola kerja yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Yassierli.
6. Tak Potong Gaji
Ia menegaskan, perusahaan tidak diperkenankan mengurangi hak pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Upah atau gaji tetap harus dibayarkan penuh sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan.
"Dalam pelaksanaan WFH, upah atau gaji dan hak lainnya tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Yassierli juga mengingatkan bahwa pekerja yang menjalankan WFH tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, perusahaan diminta memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan tetap terjaga.
