BBM Tak Naik, Ini Respons Pengusaha
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti kebijakan pemerintah yang tak buru-buru menaikkan harga BBM di tengah isu keterbatasan BBM akibat konflik di Timur Tengah. Belum adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah terukur untuk menghindari risiko tekanan ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat.
"Kami terus terang menghargailah upaya pemerintah untuk tidak menaikkan BBM. Karena dampaknya cukup luas kepada daya beli masyarakat. Pengalaman Indonesia kan waktu naik BBM sangat memukul daya beli masyarakat," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam kepada awak media, dikutip Jumat (3/4/2026).
Bob menekankan soal risiko inflasi harga yang bisa kapan saja dihadapi kalangan pengusaha sehingga berdampak kemampuan membeli barang oleh masyarakat. Kendati demikian, Apindo mengimbau dunia usaha sebisa mungkin untuk meletakkan kebijakan kenaikan harga sebagai opsi terakhir, ketika biaya produksi melambung akibat kenaikan harga BBM.
"Jadi jangan sampai daya beli terpukul, kami menaikkan harga. Nah kemudian di supply chain begitu juga. Walaupun kelangkaan ini akan memacu kenaikan harga, tapi sedapat mungkin kita di sektor industri untuk menahan diri.
"Sama-sama menjagalah supaya baik produsen maupun konsumen bisa tetap terjaga kelangsungannya," imbuhnya.
Meski begitu, Bob menyadari bahwa pemerintah tidak bisa menahan kebijakan kenaikan harga BBM lebih lama, terlebih eskalasi perang antara AS-Israel dan Iran kian meninggi. Sebab, ada anggaran negara yang dihabiskan untuk setiap subsidi akibat kenaikan harga minyak mentah.
"Jadi memang kami mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM. Tapi juga kita sadar fiskal kita juga terbatas. Yang penting kita harus bersiap dengan menggunakan BBM secara bijak," ujar Bob.
Adapun harga minyak mentah dunia kembali melonjak setelah sempat melandai di tengah perang antara AS-Israel dan Iran. Pada perdagangan Kamis (2/4/2026) harga minyak mentah brent ditutup di posisi US$ 109,28 per barel atau naik hingga 8,03 persen.
Sementara itu, lonjakan harga minyak mentah bakal membebani APBN yang bisa berujung pada defisit anggaran di atas 3 persen atau di atas batas aman asumsi makro. Sebab, asumsi APBN 2026 hanya menyanggupi kenaikan harga minyak sampai US$ 70 per barel.
