KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di Tengah Gejolak Global, Ekonomi Diprediksi Naik 5,4 Persen di 2026

JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV tahun 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Capaian ini merupakan hasil dari koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menghadapi volatilitas pasar global yang meningkat di awal tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa meski tantangan ketidakpastian global seperti perang dagang AS-Tiongkok dan eskalasi geopolitik masih berlanjut, fundamental ekonomi domestik tetap menunjukkan resiliensi yang kuat.

“Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) triwulan IV tahun 2025 tetap terjaga, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas,” ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK I di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 akan berada di angka 5,2 persen. Ke depan, KSSK optimis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan meningkat menjadi 5,4 persen, yang didorong oleh penguatan permintaan domestik dan berbagai program strategis pemerintah.

“Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat menjadi 5,4 persen,” kata Purbaya. 

Guna menjaga momentum tersebut, Purbaya mengumumkan bahwa empat program stimulus tahun 2025 akan dilanjutkan pada tahun 2026, yang meliputi PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga tahun 2029, PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pekerja sektor pariwisata, PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya dan Diskon iuran JKK dan JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Di tengah tekanan harga komoditas dan gejolak global, APBN menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber). Sepanjang tahun 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun (95,3 persen dari APBN), sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun (91,7 persen dari APBN).

Defisit anggaran hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembangunan nasional yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Realisasi belanja negara di antaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pembinaan program Koperasi Desa (KUD), paket stimulus 1 sampai dengan 4 selama tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha,” tambah Purbaya.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan perbaikan kinerja dengan penurunan yield SBN 10 tahun ke level 6,41 persen. Angka ini turun signifikan dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang sempat berada di atas 7 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap tata kelola fiskal Indonesia.

Menghadapi tahun 2026, KSSK berkomitmen untuk terus melakukan langkah mitigasi yang terkoordinasi dan melakukan penilaian ke depan (forward looking) guna mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor AS serta kerentanan rantai pasok global.

“KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi,” pungkasnya.