Menlu RI Kedepankan Diplomasi Ketahanan untuk Hadapi Kondisi Global yang Tak Pasti

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Rabu (14/1/2026) menyampaikan pernyataan pers tahunannya dalam acara PPTM 2026 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menekankan kondisi global saat ini, di mana tata kelola dunia menjadi sangat rapuh dan bagaimana Indonesia perlu menanggapi situasi ini.

Menurut Menlu Sugiono, situasi ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan terhadap aturan dan tatanan internasional, yang membuat pengelolaan krisis menjadi semakin sulit.

“Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Di saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realitas yang terjadi,” kata Menlu Sugiono pada Rabu.

Menurutnya, situasi ini mirip dengan apa yang terjadi menjelang Perang Dunia II, yang menyebabkan keruntuhan Liga Bangsa-Bangsa dan memicu konflik global. Untuk menghadapi kondisi dunia saat ini, Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional yang kuat serta kapasitas untuk menentukan arah negara secara mandiri.

“Dalam situasi ini, negara yang tidak punya strategi akan terseret, dan negara yang tidak punya ketahanan akan menjadi objek. Indonesia tentu saja tidak boleh berada di posisi itu. Kita harus melihat dunia apa adanya: keras, kompetitif, dan semakin tidak terprediksi,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Menlu Sugiono, Indonesia harus membangun diplomasinya atas dasar kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, mengelola risiko, dan beradaptasi.

“Inilah yang saya maknai sebagai diplomasi ketahanan. Sebuah diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif,” terangnya.

Lebih lanjut, Menlu RI mengungkapkan bahwa politik luar negeri Indonesia memerlukan kedaulatan, pertahanan keamanan, serta stabilitas. Sepanjang 2025, hal-hal ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga, kerja sama pertahanan, dan penegakan hukum dengan negara mitra.

Indonesia juga mengambil langkah untuk mencapai kemandirian ekonomi dan inklusi finansial, termasuk melalui kerja sama ekonomi dengan sejumlah negara seperti Kanada, Peru, serta Eurasian Economic Union.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, yang merupakan salah satu pilar utama diplomasi Indonesia sekaligus amanat konstitusi. Hal ini diwujudkan dengan keberhasilan Kemlu RI memulangkan puluhan ribu WNI dari berbagai situasi krisis, mulai dari konflik bersenjata hingga kejahatan transnasional sepanjang 2025.

Indonesia juga terlibat dalam berbagai upaya internasional sepanjang 2025, termasuk diplomasi terkait Gaza. Menlu RI kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina dan kemerdekaannya melalui Solusi Dua Negara.