Soroti Bencana di Sumatera, Prabowo Minta Penegakan Hukum Diperketat!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pelajaran penting dari bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera adalah perlunya negara bersikap tegas, dalam mengelola sumber daya alam serta tidak tunduk pada kepentingan segelintir pihak, termasuk korporasi.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 16 Desember 2025.

Menurut Prabowo, salah satu pelajaran utama dari rangkaian bencana tersebut adalah pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara disiplin dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih maraknya kebocoran akibat praktik ilegal, seperti pembalakan hutan, pertambangan ilegal, dan penyelundupan, yang berdampak besar terhadap perekonomian dan lingkungan.

"Pelajaran yang kita simak dari semua ini adalah bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit, dan ini harus kita tutup," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, termasuk terhadap aparat negara yang terlibat atau melindungi aktivitas ilegal.

"Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Ini harus kita hadapi dengan serius," ujarnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, Prabowo mengingatkan bahwa arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita membutuhkan dunia usaha dan sektor swasta, tetapi mereka tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” tegasnya.

Prabowo kembali menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mencabut dan menguasai kembali jutaan hektare lahan konsesi, serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Pemerintah sudah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan. Tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa konsesi yang disalahgunakan dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan nasional tidak boleh dibiarkan.

“Kalau konsesi disalahgunakan, keuntungannya diambil tetapi dibawa ke luar negeri dan tidak ditanamkan di dalam negeri, itu jelas merugikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong membangun kemakmuran bersama serta memastikan kehadiran negara benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, sementara rakyat masih banyak yang susah,” tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan, termasuk TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan aparatur negara lainnya, yang terus bekerja di tengah berbagai risiko demi melindungi rakyat.

“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya memiliki pemerintah dan petugas di lapangan yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat,” pungkasnya.