Megawati: Kepemimpinan Perempuan Bukan Dominasi tapi Merangkul
JAKARTA – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, memberikan pesan kuat mengenai hakikat kepemimpinan perempuan dalam forum internasional Human Fraternity Majlis yang digelar di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Selasa (3/2/2026).
Megawati menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kekuatan khas tersendiri. Baginya, kekuasaan harus dijalankan dengan naluri pelindung yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.
"Sebagai seorang perempuan, saya membawa keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan tentang upaya merangkul dan merawat, serta bukan menindas," kata Megawati dalam forum tersebut.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga membagikan pengalaman historis saat ia memimpin Indonesia di masa transisi demokrasi yang rapuh pada awal dekade 2000-an.
Saat itu, Indonesia menghadapi ujian berat berupa konflik horizontal di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku) yang mengancam persatuan nasional.
Namun alih-alih menggunakan kekuatan represif atau militeristik, Megawati memilih pendekatan yang disebut sebagai semangat kekeluargaan. Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, negara harus hadir sebagai penjamin rekonsiliasi.
"Dalam situasi waktu itu, sebagai kepala negara saya membawa negara hadir bukan sebagai kekuatan represif, melainkan sebagai penjamin rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan," ungkapnya.
Melalui dialog dan musyawarah mufakat, pemerintahan di bawah kepemimpinannya dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat itu berhasil menghentikan pertumpahan darah dan membangun kembali kepercayaan antar-kelompok yang bertikai.
Ketua Umum DPP PDIP ini menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati menuntut kemampuan untuk mendengar denyut kehidupan rakyat. Menurutnya, kewenangan formal negara saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan empati sosial dan kesadaran historis.
Megawati meyakini bahwa di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan sektarian, masa depan kepemimpinan global harus berakar pada human fraternity atau persaudaraan kemanusiaan yang melampaui batas agama, etnis, dan generasi.
"Tugas pemimpin adalah membangun kepercayaan dengan menempatkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan," pungkasnya.
