Curhat Mantan Rektor Unkhair yang Sedih Seribu Mahasiswanya Tak Lanjutkan Kuliah karena Biaya

JAKARTA - Mantan Rektor Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Rhida Ajam, meminta kepada pemerintah agar membebaskan biaya pendidikan, termasuk untuk mahasiswa, di berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara (Malut).

Ajam yang tampil sebagai pembicara bersama Syahganda Nainggolan dan Margarito Kamis, pada Advance Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gabungan Maluku Utara, Papua, Maluku dan Sulawesi di Ternate, Sabtu (6/12), mengungkapkan ketika dia menjadi rektor (2021-2025) terdapat 1.000 lebih mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah. Padahal, mahasiswa tersebut berasal dari daerah-daerah tambang nikel dan emas.

Ia mengaku prihatin dengan kenyataan tersebut, sementara di sisi lain pengerukan sumber daya alam di Malut terus menerus semakin besar, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keuntungan bersih beberapa perusahaan, ada yang mencapai Rp 100 triliun pertahun seperti IWIP, ataupun puluhan triliun seperti Harita.

"Pengurukan sumberdaya alam ini bahkan membuat angka pertumbuhan Malut mencapai 39 kuartal lalu, jauh di atas angka nasional," papar Ajam seraya mengingatkan semakin besarnya ketimpangan yang terjadi di Malut. 

Jika tidak ada pembebasan biaya pendidikan, Ajam memprediksi Maluku Utara akan kehilangan generasi unggul di masa depan.

Dalam kesempatan itu Direktur Great Indonesia Institute, Syahganda Nainggolan, menghimbau mahasiswa agar mulai bersekutu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan revolusi sosial. 

"Keinginan Prabowo mengembalikan harta negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya akan jadi mimpi buruk jika mahasiswa tidak bergerak dalam arah yang sama," tegas Syahganda.

Menurut Syahganda sudah saatnya mahasiswa membangun koperasi-koperasi tambang rakyat di sepanjang lingkar tambang dari Morowali, Maluku Utara, Maluku dan Papua. 

"Mumpung momentum Prabowo masih 9 tahun lagi berkuasa, saatnya kita bersama dia merubah orientasi negara untuk kemakmuran rakyat," tutur Syahganda.

Sementara Margarito Kamis, pada kesempatan yang sama, menegaskan masalah ketimpangan tidak tergantung sistem negara federal atau kesatuan, melainkan kesungguhan negara membagi keadilan kepada daerah-daerah dan kepada rakyat.

Acara dlini.ditutup Akbar Lakoda, Ketua Badko HMI Malut, sambil berjanji akan membangun front perjuangan rakyat Indonesia Timur untuk menyambut gagasan-gagasan Prabowo kembali ke pasal 33 UUD45 dan isu kemakmuran bersama.