Pemerintah Sebut Metadata Jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN. 

Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean menjelaskan, bahwa kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Ia menilai, semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data, agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.

"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy, Sabtu (6/12/2025).

Noudy menambahkan, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi berbeda antar-unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.

Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Ia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.

“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Noudy juga mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan forum sosialisasi sebagai momentum penyamaan persepsi. Ia menekankan, penguatan tata kelola data bukan hanya tugas pengelola data, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN. 

"Saya harap kegiatan seperti ini dapat menjadi pondasi awal untuk menyamakan persepsi dan memastikan semua unit kerja bergerak dalam satu arah," terangnya.

Sementara itu, perwakilan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Alwin Ferry, menegaskan bahwa data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. 

Menurutnya, jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat. 

"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.