Program Berantas Kemiskinan Prabowo Dinilai sebagai Kerja Ideologis

JAKARTA- Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Upaya percepatan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Prabowo juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

Pengamat Politik Syahganda Nainggolan mengatakan, pengentasan kemiskinan secara total yang dilakukan Prabowo Subianto saat ini merupakan kerja Ideologis.

“Pengentasan kemiskinan di era ini ditandai dengan gerakan simultan antara jaminan sosial dan bantuan sosial yang masif,”ujarnya dalam diskusi panel yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial di Jakarta dikutip, Kamis (19/6/2025).

Dia melanjutkan, bantuan sosial, seperti makan bergizi gratis (MBG) merupakan program dalam meningkatkan gizi rakyat miskin. Selain itu, program 80 ribu koperasi desa merah putih, juga akan menjadikan perputaran uang dikalangan rakyat kecil.

“Kedua contoh program sosial di atas perlu diapresiasi, karena sepanjang sejarah bangsa kita, program bantuan sosial besar-besaran baru sekarang terjadi, disamping adanya jaminan sosial seperti BPJS,”terangnya.

Dia juga mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil. Seperti revitalisasi aset oleh pemerintah dari yang sebelumnya dimiliki  swasta secara ilegal, menjadi milik negara.

"Jika aset dan ruang-ruang publik semakin besar, maka rakyat miskin dapat ikut menikmati keberadaannya," tandasnya.

Narasumber lainnya, Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franky Welirang berharap agar pemerintah juga melibatkan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) untuk membantu program pro rakyat.

"Keterlibatan masyarakat atau bottom up menjadi kunci penting keberhasilan program sosial," tutup Franky.