JK Sebut Konflik Papua Tak Kunjung Selesai Akibat Masalah Korupsi hingga Dianggap Merampok

DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengungkap biang kerok konflik di Tanah Papua tak kunjung selesai. Menurutnya dengan banyak pejabat mulai dari Gubernur hingga Bupati masuk bui atas keterlibatan kasus korupsi menjadi persoalan sehingga masyarakat tak menerima manfaat anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

Hal itu diungkap dalam Kuliah Umum bertajuk "Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Auditorium Mochtar Riyadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis (25/4/2024).

"Banyak (anggaran) di korupsi. Karena Gubernur, Bupati, Wali Kota banyak masuk penjara tetapi rakyatnya tidak menerima (manfaat) ini persoalannya," kata JK dihadapan mahasiswa.

JK menyebut bahwa pendapatan Papua dari gas hingga Freeport lebih dari Rp20 triliun ditambah gelontoran dana dari APBN yang mencapai puluhan triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan merampok hasil pendapatan Papua melainkan mensubsidi besar-besaran.

"Pendapatan gas, pendapatan freeport lebih dari Rp20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok kita mensubsidi besar sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp40 triliun tapi anggaran kita Rp85 triliun jadi kita subsidi besar besaran bukan merampok, bukan," ujarnya.

Lebih lanjut, JK mengatakan bahwa Papua ingin merdeka tak lain karena merasa dianggap merampok hasil pendapatan.

"Papua tuntutannya ingin merdeka karena merasa dijajah dulu kita dianggap merampok Papua," ungkapnya.