Sosok Jenderal Pembangkang di Era Soeharto yang Namanya Melegenda

JAKARTA - Dikenal sebagai "jenderal pembangkang" di masa pemerintahan Soeharto, Abdul Haris (AH) Nasution menjadi salah satu tokoh utama yang berani menentang kebijakan rezim tersebut.

Bersama dengan beberapa tokoh lain seperti Ali Sadikin, Hoegeng Imam Santoso, Burhanuddin Harahap, dan Mohammad Natsir, Nasution menjadi bagian dari kelompok yang menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980.

Petisi 50 ini sebenarnya merupakan bentuk protes terhadap klaim Soeharto yang menganggap dirinya sebagai manifestasi Pancasila. Para jenderal pembangang ini merasa bahwa kebijakan pemerintahan Soeharto tidak selaras dengan kepentingan rakyat dan negara.

Mereka menjadi suara oposisi terhadap pemerintahan Soeharto selama lebih dari satu dekade.

Bersama-sama, mereka membentuk kelompok diskusi yang dikenal sebagai Brasildi, yang terdiri dari pensiunan elite militer dari tiga divisi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yaitu Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro. Melalui kelompok ini, mereka melakukan kritik terhadap situasi politik pada masa itu.

Namun, reaksi rezim Soeharto terhadap kelompok pembangkang ini sangatlah keras. Mereka dianggap sebagai ancaman dan dihadapi dengan tindakan pengucilan yang meliputi larangan media cetak untuk mengutip ucapan mereka, pencoretan nama dari daftar undangan resmi pemerintah, dan bahkan ancaman pengasingan ke Pulau Buru sebagai tahanan politik.

Meskipun demikian, ketegasan para jenderal pembangkang dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Soeharto menjadi bagian dari sejarah perlawanan politik di Indonesia.