Situasi Kemanusiaan Paling Miris dan Memilukan serta Sanksi Masyarakat Dunia

Situasi Kemanusiaan Paling Miris dan Memilukan serta Sanksi Masyarakat Dunia

Nasional | okezone | Jum'at, 1 Maret 2024 - 09:05
share

Air mata , darah, serta nyawa yang tercecer dan kebahagiaan yang menjadi barang langka. Kalau kita bangsa Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokras i, memilih putra terbaik menjadi pemimpin bangsa, memilih kepala daerah, memilih wakil rakyat dengan pesta riuh meriah dihiasi dengan teriakan yel-yel kemenangan, walaupun ada pertentangan politik atas sederet hitungan presentase atas kemenangan dan kekalahan, itu adalah dinamika, tapi bangsa kita tetaplah bangsa yang sedang berbahagia.

Coba sekarang kita bandingkan dengan bangsa Palestina , yang sejatinya juga punya hak hidup damai, hak untuk hidup berbahagia, hak untuk hidup yang layak, makan yang enak dengan tenang, saat ini semua telah sirna. Sepertinya mereka telah kehilangan totalitas hak-hak hidup dan azasi kemanusiaan yang mendasar.

Menurut data resmi yang dirilis diberbagai media meanstream, korban yang meninggal di Gaza meningkat menjadi 29.410 sejak 139 hari serangan brutal tanpa henti oleh Israel ke Gaza. Pasukan Israel telah dengan terang-terangan menargetkan setiap titik dan sudut kehidupan di Jalur Gaza. Sedangkan jumlah yang terluka berjumlah 69.465.

Kondisi ini tentu mengerikan, Ketua PBB Lazzarini yang mewakili suara masyarakat dunia, justru telah menegaskan bahwa "Tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza".

Sungguh sulit dibayangkan, betapa seorang Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, sebuah Badan PBB yang bekerja khusus untuk menangani urusan Palestina harus membuat daftar permasalahan di Gaza, yang berkali-kali beliau harus menyuarakan, "Berapa kali kita harus mengingatkan kepada dunia akan hal ini? Berbagai penyakit telah menyerang bangsa Palestina di sini. Mereka Kelaparan, pasokan pangan terhenti, rumah sakit yang sejatinya merawat orang sakit telah berubah menjadi medan perang. Satu juta anak menghadapi trauma setap hari, katanya.

Sungguh miris. Sementara di luar sana masyarakat dunia tengah sibuk dengan berbagai persoalan sosial seperti pengembangan ekonomi politik masing masing dan kita Indonesia baru usai dengan pesta demokrasinya.

Keputusan Pengadilan internasional International Court of Justice (ICJ) yang dipandang sebelah mata. Mahkama Internasional (ICJ) dalam putusannya sebenarnya telah memutuskan dan menegaskan bahwa mereka berwenang untuk mengambil tindakan sementara terhadap Israel karena telah melanggar beberapa kewajiban berdasarkan konvensi genosida.

Keputusan perintah tersebut telah dibacakan oleh Ketua Pengadilan ICJ Hakim Joan Donkghue, dan diputuskan bahwa pasukan militer Israel tidak boleh mengambil tindakan, Israel akan mengambil langkah aktif dan pencegahan, serta akan menyalurkan bantuan dan akses kemanusiaan lainnya.

Israel diputuskan juga wajib untuk melaksanakan keputusan keputusan ICJ tersebut.

Melihat konteks ini, maka sebenarnya semua negara dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang orang yang dilindungi oleh Konvensi Genosida tersebut. Jika kita melihat warga Palestina, maka mereka adalah kelompok yang harus dilindungi sesuai Pasal 2 Konvensi Genosida tersebut.

Serangan Israel terbukti telah menyebabkan banyak kematian, kerusakan insfrastruktur sipil, dan pengungsian orang. 93 penduduk Gaza kini menghadapi kelaparan pada tingkat yang sangat kritis.

Anak-anak di Gaza menghadapi trauna serius. 1,4 juta orang saat ini tinggal di tempat penampungan. Berbagai penyakit telah menyebar. Nampaknya sudah satu generasi Palestina terdampak, banyak di antara mereka yang dibiarkan tanpa ibu dan ayah. Tragedi yang dialami anak-anak sungguh memilukan.

Israel Dikecam Israel Kian Agresif

Kecaman masyarakat Internasional hanya dianggap seperti angin lalu oleh Israel. Dalam Sidang Mahkamah ICJ negara Jepang misalnya, Tomohiro Mikanagi, Direktur Jenderal Biro Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang, telah menyuarakan pendapat yang sangat keras melalui pidatonya, dengan penegasan bahwa Aneksasi tanah oleh Israel melanggar hukum internasional.

Tidak hanya Jepang, Tiongkok pada sidang hari ke-4 di Istana Perdamaian di Den Haag Belanda tersebut diwakili oleh Ma Xinmin dari biro Hukum Kementerian Luar Negeri China juga menyampaikan argumen dan kecaman negaranya bahwa "China terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak sah mereka."

Bahkan, dijelaskan juga bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping telah berkali-kali menekankan bahwa Tiongkok menyerukan, "Segera terciptanya gencatan senjata yang komprehensif terhadap masalah Palestina, kata Ma.

Ma menyatakan bahwa rakyat Palestina memiliki Hak mendasar yang tidak dapat dicabut untuk terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan Israel guna menyelesaikan pembentukan sebuah negara merdeka berdasarkan hak mereka untuk menentukan nasib dan hidup mereka sendiri".

Berkali kali dalam berbagai kesempatan China menekankan bahwa warga Palestina memiliki hak untuk melawan. Ma menyatakan bahwa tindakan warga Palestina bukanlah terorisme melainkan perjuangan bersenjata yang sah.

Ma juga mencatat bahwa sebenarnya sangat penting bagi dunia untuk menerima pendapat negaranya. Tiongkok mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak sah mereka.

Topik Menarik