Paket Pesan ke Jantung Kekuasaan
Ketika jarak antara elite dengan rakyat jelata terasa makin jauh, apa yang bisa dilakukan? Ketika penguasa semakin sibuk berkalkulasi soal pengaruh dan legitimasi serta semua faktor ikutannya, bagaimana memastikan suara masyarakat tidak kian sayup dan makin terabaikan dalam pembuatan kebijakan?
Demokrasi memang menyediakan mekanisme elektoral untuk menghadirkan kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi tidak berhenti setelah pemungutan suara. Kekuasaan tetap harus diawasi, kebijakan harus terus dikritisi, dan para pemegang jabatan publik harus senantiasa diingatkan kepada siapa sesungguhnya mereka bertanggung jawab.
Buku “Dari Pinggir Kekuasaan” berisikan 25 esai yang ditulis jurnalis senior Budiman Tanuredjo mengingatkan pentingnya suara-suara dari luar lingkaran kekuasaan. Sekalipun berada di luar pusat kekuasaan, siapapun tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan pertanyaan, dan mengingatkan kekuasaan ketika mulai menjauh dari mandat publiknya. Kekuatan itu bisa bekerja melalui gagasan, keberanian moral, dan kemampuan menjaga ruang publik tetap hidup.
Berangkat dari pengalaman jurnalistik yang paripurna, Budiman melahirkan esai-esainya dengan struktur umum yang konsisten: memulai dari soal-soal aktual yang masih segar saat esai pertama kali dipublikasikan, memunculkan pantikan pertanyaan atau "gugatan", menarik pembelajaran dari pengalaman masa lalu dan juga pemikiran tokoh-tokoh terkemuka, serta memberikan memo tentang hal-hal ideal yang bisa dan mesti dilakukan.
Misalnya saja, ketika sejumlah hal yang dulu ditentang (semisal masuknya TNI/Polri ke jabatan sipil, nepotisme, atau rangkap jabatan) sekarang terkesan semakin "dinormalisasi", yang menjadi pengingat bahwa institusi disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak adil dengan praktik kontrol otoriter secara sistematis (hlm. 89).Dari esai ke esai berikutnya, pembaca diajak mengingat kembali sejumlah peristiwa penting dalam perjalanan bangsa ini, semisal kasus Mei 1998 yang terus menjadi sejarah yang belum selesai. Ketika masa lalu yang kunjung reda menjadi luka di bawah karpet konstitusi, semakin tipis kemungkinan menjadi bangsa yang sehat. "Keadilan bukan dendam. Tapi cara paling manusiawi agar sejarah tak berulang sebagai tragedi" (hlm. 103).
Tulisan-tulisan Budiman seolah ingin mengembalikan collective memory yang terus dipertaruhkan, ketika penguasa dengan kewenangan yang dimiliki tak bergegas menyelesaikannya untuk memenuhi rasa keadilan, dan mungkin juga ditambah sikap masa bodoh warga negara, dengan "...membenarkan penyimpangam karena 'sesuai prosedur', kita membenarkan penyimpangan karena 'berdasar hukum'." (hlm. 63).
Pembacaan buku ini menjadi tak menjemukan karena bahasanya yang mengalir dan pilihan diksi yang relevan. Istilah-istilah dalam bahasa Jawa, seperti danyang ataupun tintrim ditempatkan secara pas, yang memang akan lebih panjang jika dideskripsikan dalam bahasa Indonesia. Juga soal lain seperti jenang dan jeneng, amsal soal nama baik dan kekayaan, yang dipinjam untuk mengingatkan perihal tren menjilat yang telah menjadi pola (hlm. 111).
Sejak dari pilihan judul dan juga menilik kiprah penulisnya, langsung terasa gagasan sentral buku ini, bahwa berada di luar lingkaran kekuasaan bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Masih tersisa kekuatan intelektual, moral, dan publik yang tak harus sekasur dengan kekuasaan dan justru diperlukan untuk mengawasi kekuasaan itu sendiri. Lewat buku yang beroleh pengantar dari intelektual terkemuka Sukidi dan Karlina Supelli ini, Budiman tak jemu-jemu untuk mengajak kita semua melakukan itu.
Hanya saja, buku ini terkesan terlalu kuat pretensi untuk mengingatkan, yang bisa jadi sebagian orang menerimanya sebagai "petuah' yang diulang-ulang di banyak bagian. Atau ini kesengajaan penulis karena memang begitulah cara menghadapi penguasa yang bebal? Namun bagi Karlina Supelli, "Di antara tulisan-tulisannya yang bernada paling keras pun, kita menangkap harapan yang lembut. Republik ini masih bisa diselamatkan asalkan nurani publik belum padam" (hlm. xxxiii). Pilihan judul dari pinggir kekuasaan mengingatkan pada pandangan Edward W Said, yang melalui Representations of the Intellectual (1994), menyerukan pentingnya keberanian kaum intelektual untuk mengatakan kebenaran kepada kekuasaan (speaking truth to power). Membaca buku ini mengajak pembaca untuk menangkap ruh handarbeni yang disebut oleh Sukidi sebagai panggilan untuk mencintai Indonesia, "meski dengan luka hati, berarti mengakui kegagalan demi kegagalan para pemimpinnnya dalam mewujudkan misi suci kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan" (hlm. xxiii).
Berada di pinggir kekuasaan tidak serta-merta berarti berada di posisi yang lemah. Justru dari jarak tertentu, seseorang dapat melihat apa yang mungkin luput dari pandangan mereka yang berada di pusat kekuasaan. Jarak tersebut memungkinkan perspektif yang lebih kritis, sekaligus memberikan ruang untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak nyaman didengar oleh para penguasa.
Apakah posisi di pinggir justru memungkinkan seseorang melihat kekuasaan secara lebih jernih, tanpa terlalu terikat pada kepentingan dan kalkulasi politik di dalamnya? Menurut Budiman, “Bukan karena pinggir selalu benar. Tetapi karena di sanalah nurani masih bisa berbisik, pelan tapi jujur” (hlm. 153).
Secara teknis, karena buku ini dihimpun dari esai-esai di medium yang berbeda, pengalihwahanaannya tidak mulus-mulus amat. Buku ini benar-benar (sekadar) kumpulan serakan esai yang kemudian disusun secara kategoris, minim rajutan benang merah storytelling yang menjadikannya buku yang utuh.
Panjang-pendek esai tidak terjaga, pun soal soal pemberian anak-judul beberapa esai (sementara lainnya tidak), juga subbagian yang terkesan patah (semisal ada subbagian yang hanya satu paragraf saja). Ilustrasi pada banyak esai juga terlalu penuh, seperti suara yang terlalu “berisik” saling berebut perhatian. Penyuntingan yang tidak disiplin untuk format buku, menjadikan beberapa bagian terasa sekadar tempel atau sebatas mengumpulkan tulisan ke dalam satu buku. Akhirnya, seusai membaca buku ini, seperti terngiang-ngiang kembali pandangan Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Tak sebatas itu, sejarawan dan pemikir politik Inggris yang dikenal melalui pemikirannya tentang kebebasan, moralitas, dan bahaya konsentrasi kekuasaan tersebut juga pernah mengingatkan bahwa kekuasaan harus diawasi dan kontrol publik terhadap pemegang kekuasaan menjadi penting.
Membaca seluruh tulisan di buku ini, terlihat ikhtiar Budiman tentang janji bahwa wartawan tak akan pernah mati, tak hanya berpeluk dengan kekuasaan, dan selalu bersetia dengan “challenge and response”. Salut dan selamat layak diberikan kepada Budiman atas ikhtiar yang dilakoninya lewat buku ini.
Peresensi: Sidik Pramono, Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Data Buku
Judul : Dari Pinggir KekuasaanPenulis : Budiman TanuredjoPengantar : Sukidi dan Karlina SupelliPenerbit : PT Palmerah Lima SahabatISBN : 978-634-05-7282-7Cetakan : I, Oktober 2026Dimensi : 14,0 cm x 20,0 cmTebal : xxxiv + 166 halamanHarga : Rp 180.000.









