DPR Gelar Rapat Paripurna, RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Pengesahan
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pada Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna kali ini hanya memiliki satu agenda, yakni mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Berdasarkan pantauan Okezone, rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.18 WIB dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI. Hadir 254 orang dan izin karena berhalangan, sakit dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan saat membuka rapat.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, hari Kamis tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjutnya.









