Kasasi Ditolak, Nurhadi Segera Dieksekusi KPK

Kasasi Ditolak, Nurhadi Segera Dieksekusi KPK

Nasional | sindonews | Senin, 16 November 2026 - 15:32
share

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Nurhadi selaku mantan Sekretaris MA terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, putusan tersebut menegaskan proses hukum yang berjalan taat asas dari pemenuhan aspek formil dan materiil.

Baca juga: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kuatkan Vonis Nurhadi, KPK Berharap Beri Efek Jera

Dengan putusan ini, pihaknya segera mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada Nurhadi. "Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," ujar Budi, Senin (16/11/2026).

"KPK berharap putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan," sambungnya. Sebelumnya, Nurhadi tetap dihukum 5 tahun penjara terkait penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini usai MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi.

"Amar Putusan: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan yang termuat dalam laman MA yang dilihat pada Senin (16/11/2026).

Putusan tersebut teregister dengan nomor: 10010 K/PID.SUS/2026 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo; Anggota Majelis 1 Ansori; Anggota Majelis 2 Suradi; dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam pada Kamis (29/10/2026).

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama 5 tahun. Hakim menilai Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan TPPU. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari.

Selain itu, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan. Vonis yang diterima Nurhadi lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara.

Topik Menarik