Kubu Roy Suryo Minta Majelis Hakim Lakukan Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi
JAKARTA — Tim penasihat hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Surat permohonan tersebut diajukan dalam persidangan kasus dugaan fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo.
Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menyatakan permohonan ini penting untuk menguji keaslian ijazah fisik (analog) yang sebelumnya diperlihatkan di persidangan. Pihaknya meminta agar ijazah fisik milik Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan dengan setidaknya tiga ijazah pembanding terverifikasi yang terbit pada periode yang sama, yakni November 1985.
"Pengujian forensik harus menggunakan pembanding yang otentik. Jika pembandingnya tidak otentik atau tidak ada autentifikasi, maka hasil uji forensik tersebut bisa menyesatkan," tegas Refly Harun usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
6 Irjen Pol Dapat Penugasan Baru ke Lemdiklat Dalam Mutasi Polri Terbaru, Ini Daftar Namanya
Selain diserahkan langsung kepada majelis hakim sebelum sidang ditutup, surat permohonan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah instansi serta pejabat tinggi negara. Di antaranya, Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, hingga pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Refly menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo pada dasarnya berfokus pada dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi di media sosial, bukan secara langsung menyerang ijazah fisik yang dimiliki Jokowi. Oleh karena itu, secara hukum, fakta ini tidak serta-merta berkaitan dengan ijazah fisik yang diperlihatkan sebelumnya.
"Penelitian Mas Roy itu terkait apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi secara hukum sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ijazah fisik yang kemarin diperlihatkan, kecuali jika kita memang ingin menguji keaslian ijazah analog tersebut secara menyeluruh," tuturnya.
Lebih lanjut, Refly menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya—khususnya terkait pasal pencemaran nama baik, fitnah, serta Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE tentang manipulasi dokumen—hingga saat ini belum memiliki pembuktian yang kuat di persidangan.
Kesehatan Mental, Penderitaan, dan Agama
"Sampai saat ini tidak ada pembuktiannya sama sekali. Pernyataan yang dipersoalkan Pak Jokowi selalu mengarah pada pencemaran nama baik dan fitnah. Namun, fitnah yang mana? Sebab yang diteliti dan dikomentari Mas Roy adalah dokumen unggahan Dian Sandi. Hal ini sebenarnya sudah sangat jelas," kata Refly.
