Dukung Pelayanan Publik, Ditjen AHU Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) perkuat integrasi data korporasi nasional. Langkah itu untuk mendukung pelayanan publik dan ekosistem investasi di Tanah Air.

Hal itu mengemuka dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 pada Selasa, 10 November 2026 di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi nasional.

Baca juga: Kemenkum Blokir 2.966 Situs Bajakan demi Lindungi Hak Cipta

Kebutuhan integrasi data korporasi semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan informasi badan hukum dan badan usaha dalam berbagai layanan pemerintah, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan, hingga pencegahan korupsi.

Di sisi lain, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi perubahan informasi korporasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya.dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril, Rabu (11/11/2026).

Lihat video: Kementerian Hukum Dorong Ekosistem Social Enterprise

Menurut Yusril, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi. Kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan. Supratman menyampaikan data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU telah menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan. “Melalui integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama, sementara pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, pada forum ini dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi oleh 50 Kementerian/Lembaga. Komitmen tersebut mencakup dukungan terhadap integrasi dan pertukaran data korporasi yang akurat dan mutakhir, pelaksanaan pertukaran data secara aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.

Supratman menegaskan komitmen bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata dan implementasi berkelanjutan di setiap instansi. "Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," ucapnya.

Penguatan integrasi data tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya kesamaan standar, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata diukur dari banyaknya sistem yang terhubung atau data yang dipertukarkan, tetapi terutama dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui kemudahan pelayanan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, menyampaikan laporan mengenai capaian dan perkembangan integrasi data layanan administrasi hukum Ditjen AHU. Hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN, sementara 14 kementerian/lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).Hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN, sementara 14 kementerian/lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemanfaatan data Ditjen AHU menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat akumulasi 51.120.480 transaksi pemanggilan data, dengan rincian 7.806.839 transaksi pada 2023, sebanyak 5.323.945 transaksi pada 2024, sebanyak 17.216.166 transaksi pada 2025, dan 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

“Data tersebut dimanfaatkan dalam berbagai layanan strategis, termasuk administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK,” ktaanya.

Seiring meningkatnya kebutuhan pemanfaatan data, Ditjen AHU tengah mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management sebagai sarana pengelolaan integrasi data yang lebih terstandar, aman, dan terpantau.

"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," kata Widodo.Penguatan tersebut mencakup standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses dan keamanan, serta pemantauan transaksi pertukaran data secara real-time untuk menjaga keandalan dan ketersediaan layanan.

Selain itu, penguatan integrasi data tidak hanya diarahkan pada keterhubungan antarsistem, tetapi juga pada standardisasi, penguatan tata kelola, dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan ekosistem data korporasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Forum nasional ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk berbagi perspektif dan pengalaman mengenai penguatan tata kelola data korporasi. Selain itu, forum juga menghadirkan sesi berbagi praktik baik (best practice) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, KPK melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta PT Pertamina (Persero).

Para narasumber membahas pemanfaatan data korporasi dalam administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, transparansi informasi pemilik manfaat, pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta transformasi digital pengelolaan vendor. Melalui penyelenggaraan forum nasional ini, Ditjen AHU berharap terbangun kesamaan pemahaman, komitmen, dan langkah tindak lanjut yang konkret di antara kementerian dan lembaga dalam memperkuat tata kelola data korporasi nasional.

Penguatan integrasi data diharapkan tidak hanya menghadirkan pemerintahan yang semakin terhubung, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian, integrasi data korporasi dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan ekosistem investasi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing.