Ditinggal Pemilik ke Luar Kota, Warung Makan di Bondowoso Ludes Terbakar
JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sejumlah tantangan dalam proses pembelajaran siswa Sekolah Rakyat (SR). Selain pendekatan edukatif, sekolah juga membutuhkan pendekatan rehabilitasi bagi siswa yang memerlukan layanan psikososial.
"Dalam proses pembelajarannya di samping kita melakukan pendekatan edukatif, tapi juga memberikan pendekatan rehabilitasi bagi siswa-siswa yang memerlukan layanan psikososial. Ini tidak mudah, terutama untuk kepala sekolah dan para guru," ujar Gus Ipul kepada wartawan, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang budaya, kebiasaan, dan pola asuh yang beragam. Sebab, penerimaan siswa tidak didasarkan pada tes akademik, melainkan penjangkauan berbasis data keluarga pada desil satu dan dua, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi paling rendah.
Setelah dijangkau, calon siswa diproses di daerah dan ditetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun mental masing-masing.
"Di sana kita menemukan berbagai kondisi objektif kesehatan siswa, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Ada siswa memerlukan rehabilitasi 3-4 bulan terlebih dahulu karena di antara mereka ada yang korban kekerasan, baik itu fisik maupun seksual," tuturnya.
Gus Ipul juga menemukan siswa yang tidak diasuh langsung oleh orang tua sehingga kurang mendapatkan pengawasan efektif ketika berada di rumah. Bahkan, terdapat siswa kelas 10 SMA yang belum bisa membaca.
"Ada mereka diasuh bukan orang tuanya secara langsung sehingga tidak memperoleh pengawasan efektif ketika berada di rumah. Ada kelas 1 (10) SMA yang belum bisa membaca sama sekali, jadi banyak sekali tantangan-tantangannya," jelas Gus Ipul.
Meski demikian, dia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui pendekatan yang disiapkan kepala sekolah dan para guru. Kementerian Sosial juga terus meminta arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program tersebut.
"Saya sangat optimistis jika kita konsisten melakukan ini, pendampingan multidisiplin, berbagai pendekatan dilakukan, anak-anak yang selama ini terkubur mimpinya diberi akses oleh Presiden, mereka memiliki harapan baru," paparnya.
Gus Ipul berharap, pendidikan di Sekolah Rakyat juga diikuti pemberdayaan keluarga siswa. Orang tua diharapkan mendapat akses program pemberdayaan dan bantuan perbaikan rumah agar memenuhi standar kelayakan, bagi yang memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, setelah siswa lulus dan memiliki keterampilan maupun kemampuan akademik yang memadai, keluarga mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjadi lebih mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Gus Ipul menjelaskan, kurikulum Sekolah Rakyat sama dengan sekolah pada umumnya karena disusun dengan pendampingan Kementerian Pendidikan. Perbedaannya, Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama (boarding school) dengan tambahan pendidikan karakter.
"Kurikulumnya sama (dengan sekolah pada umumnya) karena yang mendampingi kami membuat kurikulum Sekolah Rakyat dari Kementerian pendidikan, karena ini boarding school, sekolahnya sama, di boardingnya ini yang kita tambah dengan pendidikan karakter. Kalau pagi yang dampingi para guru, kalau malam atau di asrama itu didampingi wali asrama, wali asuh di bawah koordinasi kepala sekolah. Jadi, pemimpin tertingginya di lingkungan Sekolah Rakyat itu para kepala sekolah, pada prinsipnya sama, Ijazahnya sama," ungkapnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 180 titik di Indonesia dengan total sekitar 44.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah memiliki gedung sekolah permanen.
Pemerintah berharap jumlah siswa dapat meningkat menjadi 100.000 hingga 200.000 orang pada tahun berikutnya, seiring pembangunan gedung permanen di lokasi lainnya.
Kementerian Sosial juga terus melakukan konsolidasi, perbaikan, serta monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi di lingkungan Sekolah Rakyat.
"Ini terus kita lakukan konsolidasi dan perbaikan-perbaikan, monitoring evaluasi terus, mulai dari bagaimana kita mencegah terjadinya bullying, kekerasan fisik, seksual, maupun juga intoleransi (di sekolah rakyat). Kita memiliki mekanisme melakukan mitigasi jika ada hal-hal yang perlu dicarikan jalan keluar atau solusi," katanya.









