Pakar: Tuntutan Maksimal Febrie Adriansyah Akan Pulihkan Kepercayaan Publik

Penanganan perkara dugaan korupsi, pemerasan, dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah (FA) menjadi ujian ketegasan Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyiapkan tuntutan pidana maksimal dinilai menjadi kunci utama memulihkan kepercayaan publik sekaligus membuktikan komitmen pembersihan internal institusi.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan ketegasan JPU di persidangan akan membuktikan bahwa hukum tidak tebang pilih, meski menyasar mantan pejabat tinggi internal Kejaksaan.

"Tindakan tegas, bersihkan oknum yang melakukan pelanggaran hukum, dan transparansi proses penegakan hukum dari JPU dalam perkara ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum," tegas Azmi, Minggu (11/10/2026).

Baca juga: Jaksa Bongkar Jejak Hubungan Kedekatan Febrie dengan 3 Orang Kepercayaannya

Azmi membeberkan, konstruksi dakwaan JPU mengungkap penyalahgunaan kewenangan dan sarana jabatan yang dilakukan FA secara terstruktur sejak 19 Desember 2019. Durasi dan pola kejahatan tersebut menjadi alasan kuat bagi JPU untuk melayangkan penjatuhan hukuman terberat."Kalau dakwaan ini terbukti di persidangan, perkara ini bukan sekadar persoalan jumlah uang, tetapi menyangkut pola dan durasi perbuatannya berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan karena jabatannya sebagai pejabat penegakan hukum," jelasnya.

Mengacu pada surat dakwaan, Azmi menyebut indikasi pemerasan dan TPPU mendasari perlunya skema pemberatan pidana berdasarkan Pasal 58 KUHP. Menurutnya, besaran tuntutan yang disusun JPU akan menjadi tolok ukur utama keberanian Kejaksaan.

Lihat video: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Didakwa Cuci Uang Rp354,6 Miliar!

"Tuntutan ini menjadi barometer ketegasan Jaksa Penuntut Umum. Terapkan ancaman maksimal ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana, termasuk pencabutan haknya menjalankan profesi jaksa," ujar Azmi.

Selain sanksi badan, Azmi mendesak JPU memaksimalkan perampasan aset dan pembayaran uang pengganti agar hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelaku.

"Harus memastikan bahwa keuntungan yang berasal dari tindak pidana tidak dapat dinikmati pelakunya dengan melakukan perampasan aset tertentu atau optimalkan dengan uang pidana denda dan uang pengganti dengan lakukan sita aset terkait korupsi, pemerasan, dengan tetap memperhatikan pembuktian serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik," pungkasnya.