Polri Kerahkan Ratusan Personel hingga Anjing K-9 Tangani Dampak Gempa M7,7 di NTT
Mabes Polri mengerahkan 260 personel untuk mempertebal penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan penebalan personel ini dilakukan untuk memperkuat penanganan bencana, terutama dalam mendukung proses evakuasi, pencarian dan pertolongan korban, pelayanan kesehatan, identifikasi korban, hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
“Malam ini yang diberangkatkan total 137 personel, terdiri dari personel SAR Brimob sebanyak 101 personel, personel DVI dan Dokkes sebanyak 14 personel, personel Humas 9 personel, personel Slog 3 personel, dan personel Propam 10 personel,” kata Isir dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
"Total sekitar 137 personel malam ini. Dan nanti besok juga ada yang kemudian kami berangkatkan dari Pondok Cabe, termasuk K-9," tambahnya.
Baca juga: Update Dampak Gempa NTT: Lebih dari 5.000 Warga Bertahan di Pengungsian
Terungkap! Pelajar Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang Diduga jadi Korban Bullying Bertahun-tahun
Ia menyebut keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam menangani bencana gempa di Flores dan wilayah NTT. “Prioritas utama Polri saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat, melakukan evakuasi, memberikan pertolongan kepada korban, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani,” ujar Isir.
Dalam hal ini, Polri juga telah memerintahkan jajaran Polda NTT dan para Kapolres di wilayah terdampak untuk turun langsung bersama stakeholder terkait dalam melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Posko-posko bantuan juga telah didirikan di lokasi aman untuk mendukung proses evakuasi, pelayanan masyarakat, pengungsian, serta penyaluran bantuan. Dalam penanganan bencana tersebut, Polri juga bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, dan seluruh stakeholder terkait.
Mabes Polri terus melakukan koordinasi dengan Polda NTT dan jajaran untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan dukungan dari tingkat pusat dapat diberikan sesuai kebutuhan di lapangan.
