Kebakaran Gedung Dinas Teknis Berdampak pada Pengaturan Lalin, Pramono Aktifkan Sistem Cadangan

Para pemimpin Turki menegaskan bahwa pakta pertahanan trilateral baru dengan Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan untuk melawanIran.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada hari Sabtu bahwa pakta tersebut tidak menetapkan Iran, atau negara lain mana pun, sebagai ancaman bersama.

Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani pada hari Jumat oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif; perjanjian ini menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. "Tidak ada ancaman spesifik yang kami cantumkan secara tertulis," ujar Fidan kepada kantor berita negara Turki, Anadolu, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang tidak menyerang pihak penandatangan tidak akan dianggap sebagai sasaran.

Fidan menggambarkan pakta tersebut "secara teknis" mirip dengan klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Namun, respons yang diberikan akan bergantung pada situasi dan kondisinya.

Negara yang diserang harus mengajukan permintaan bantuan dan merinci jenis dukungan yang dibutuhkan, kata Fidan. Dukungan tersebut bisa berkisar dari intelijen dan logistik hingga amunisi atau pengerahan unit militer.

Aliansi ini juga akan membentuk komite politik dan militer—yang mempertemukan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala militer—serta sebuah sekretariat di Arab Saudi.

Fidan mengatakan ketiga negara akan bekerja sama dalam pelatihan gabungan, pertukaran intelijen, logistik, penilaian ancaman, dan interoperabilitas militer.

Kerja sama industri pertahanan juga diperkirakan menjadi bagian penting dari pakta tersebut. Fidan menyebut hal itu sebagai salah satu isu utama yang dibahas oleh ketiga pemimpin di Mekkah, termasuk bagaimana negara-negara tersebut dapat saling memanfaatkan teknologi militer masing-masing.Menteri Turki tersebut mengatakan persiapan kesepakatan ini telah berlangsung selama hampir dua tahun delapan bulan, yang mengisyaratkan bahwa pakta ini tidak disusun semata-mata sebagai respons terhadap ketegangan saat ini yang melibatkan Iran.

Terlepas dari jaminan Ankara, sejumlah pejabat Iran mempertanyakan kesepakatan tersebut dan memperingatkan Arab Saudi agar tidak mengandalkan mitra-mitra barunya demi keamanan. Mahmoud Nabavian, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mengatakan para pemimpin Arab Saudi harus memahami bahwa kerja sama dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan mereka.

Anggota komisi lainnya, Ebrahim Rezaei, juga menepis kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai "kesepakatan di atas kertas" semata.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tidak secara langsung menyinggung kesepakatan itu dalam sebuah pesan di platform X pada hari Jumat, namun ia menyerukan kepada negara-negara kawasan untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan mengupayakan apa yang ia sebut sebagai "persaudaraan sejati".

Pada saat yang sama, ia menegaskan kekuatan dan kesiapan angkatan bersenjata Iran.Fidan menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada negara-negara kawasan atas keamanan mereka sendiri.

"Kekuatan hegemonik eksternal yang masuk ke kawasan ini tidak menyelesaikan masalah; hal itu justru membuatnya semakin akut," ujarnya kepada Anadolu.

Ia menyebut Turki, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai "negara-negara inti" dari inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa Ankara ingin cakupan kerja sama ini diperluas.

"Berdasarkan visi presiden kami, kita tidak boleh hanya terbatas pada tiga negara saja," kata Fidan. "Kita harus berkembang dan, jika perlu, merangkul semua negara di bawah naungan ini."

Menurut Fidan, sejumlah negara telah menyatakan minatnya; ia juga berharap Mesir—yang disebutnya sebagai "mitra alami"—akan bergabung setelah masalah-masalah teknis yang tersisa diselesaikan.

Untuk saat ini, masih banyak perincian praktis yang perlu dirumuskan, termasuk bagaimana ketiga angkatan bersenjata akan berkoordinasi dalam situasi krisis.

Namun, rencana pembentukan komite, sekretariat tetap, serta fokus pada interoperabilitas dan kerja sama industri pertahanan mengisyaratkan bahwa pakta ini dirancang untuk berkembang lebih jauh daripada sekadar deklarasi pertahanan bersama yang sederhana.