Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali blusukan untuk menjamah desa-desa di Tanah Air yang belum teraliri listrik. Dia meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.

Baca juga: Prabowo Instruksikan Bahlil Percepat Ribuan Desa yang Belum Teraliri Listrik

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," ujar Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Fakta itu menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Bahlil menuturkan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil seringkali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," ucapnya.

Dia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik. “Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat, Markamah (53), yang sehari-hari bekerja sebagai penganyam bambu bersyukur akhirnya dapat menikmati listrik secara mandiri di rumahnya. Selama bertahun-tahun warga Dusun Krembeng hanya mengandalkan sentir atau pelita sebagai penerangan pada malam hari. Sebagian warga lainnya bahkan harus menyambung listrik dari dusun tetangga.

“Tentu senang sekali, semoga bermanfaat bagi warga semuanya yang menerima. Belum mau beli apa-apa dulu, yang penting lampu dulu nyala,” ucapnya.