Prabowo: Mau Ganti Saya, Tunggu 2029!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, komitmennya dalam menegakkan hukum dan melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa pergantian kepemimpinan harus dilakukan sesuai mekanisme konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (21/3/2026). Awalnya, ia menanggapi pertanyaan terkait teror penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

“Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini, apalagi jika itu dilakukan oleh aparat? Dan saya ingin sampaikan bahwa memang aparat kita masih banyak kekurangan,” ujar Prabowo.

Ia kemudian mengungkapkan berbagai persoalan di tubuh aparat negara, termasuk fenomena yang disebutnya sebagai “deep state”, serta adanya pejabat setingkat direktur jenderal yang berani melawan menteri.

“Kita menemukan deep state, ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita copot. Ada yang merasa untouchable,” katanya.

Prabowo juga menyoroti adanya lembaga yang merasa tidak perlu diaudit. Ia menegaskan bahwa proses pembenahan yang dilakukan saat ini bukanlah pekerjaan ringan.

“Ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi ini tugas saya, saya dilantik untuk itu, dan saya bersihkan,” tegasnya.

Menurutnya, langkah tegas telah diambil, termasuk mencopot pejabat yang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi. Ia juga menyoroti pembenahan di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“BUMN sedang saya bersihkan. Selama ini menjadi salah satu titik kebocoran terbesar kita,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa hingga kini dirinya masih mendapat dukungan masyarakat. Ia menilai, jika dukungan tersebut tidak ada, masyarakat dapat menyuarakan penolakan secara terbuka.

“Sampai hari ini rakyat masih mendukung saya. Kalau tidak suka, bisa saja turun ke jalan. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus dilakukan secara konstitusional.

“Mau ganti saya? Tunggu 2029. Jadi negara yang beradab, sabar. Destabilisasi dan disinformasi itu bagian dari dinamika bernegara,” pungkasnya.