Perebutan Selat Hormuz Menjadi Palagan Menentukan

Penulis: Ridwan al Makassary - Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

SUDAH lebih dari dua pekan perang yang berkecamuk antara Israel-AS vs Iran, tanpa ada kejelasan kapan perang akan usai. Kini, dunia dikejutkan oleh sebuah skenario militer, di mana akan terjadi perebutan Selat Hormuz oleh pasukan marinir gabungan Israel-Amerika Serikat. Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran adalah selat sempit yang memisahkan Iran dengan Oman dan Uni Emirat Arab ini adalah nadi energi dunia. Hampir 20 perdagangan minyak global melintasi perairan ini setiap hari. Karenanya, setiap ketegangan di kawasan ini akan segera beresonansi jauh melampaui Timur Tengah. Dunia mengetahui bahwa ketika Selat Hormuz bergolak, bukan hanya kapal tanker yang terancam, tetapi juga stabilitas ekonomi global.

Tampaknya operasi ini bukan lagi sekadar wacana para jenderal di Washington dan Tel Aviv, melainkan sebuah skenario yang mungkin terjadi dalam hitungan jam ke depan dan sudah berada di ujung tanduk eskalasi. AS dilaporkan telah mengirim kapal serbu amfibi USS Tripoli bersama sekitar 2.500 Marinir ke kawasan Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi perangdengan Iran. Jika perebutan terjadi di atas perairan yang hanya selebar 33 kilometer itu benar-benar terjadi, maka secara tak terelakkan lautan api akan tercipta. Operasi militer gabungan Israel-AS yang dilancarkan dengan alasan mulia, yaitu “menjaga kebebasan navigasi dan keamanan energi global”, pada dasarnya, menyembunyikan ambisi dari Israel-AS untuk memotong urat nadi ekonomi Iran sekaligus mengendalikan gerbang minyak dunia.

Kita perlu melihat skenario ini dengan jernih. Pasukan marinir Israel yang terkenal dengan unit Shayetet 13 atau setara dengan Navy SEAL-nya AS dilaporkan telah berlatih di pangkalan angkatan laut AS di Bahrain dan Diego Garcia selama berbulan-bulan. Mereka berlatih untuk merebut pulau-pulau strategis Iran, seperti Pulau Abu Musa dan Pulau Greater Tunb, yang selama ini menjadi pos pengawasan Garda Revolusi Iran (IRGC).

Dalam skenario terburuk, serangan gabungan ini tidak hanya akan melumpuhkan pangkalan militer Iran di sepanjang pantai, tetapi juga menduduki sementara fasilitas-fasilitas kritis di Selat Hormuz. Ini mengandung arti bahwa jika Iran menutup selat, maka AS dan Israel akan membukanya dengan paksa. Bahkan, jika itu terjadi maka Isreal-AS berarti menduduki teritori Iran secara langsung. Namun kita tahu, membuka selat dengan kekuatan marinir sama saja dengan menyulut perang asimetris yang akan membakar seluruh Kawasan Timur Tengah.

Ironisnya, dalih operasi ini justru akan menjadi bumerang terbesar. Iran melalui Menteri Luar Negerinya, Abbas Araghchi, telah berulang kali menyatakan bahwa selat itu tidak ditutup untuk negara-negara yang tidak memusuhi Iran. Bahkan, Garda Revolusi sempat menawarkan “paket damai” yang provokatif, yaitu kapal boleh lewat asal negara asalnya mengusir dubes AS dan Israel. Belakangan kapal yang dianggap teman seperti India dan Cina boleh melintas. Bahkan, Iran mempertimbangkan untuk mengijinkan kapal tanker dalam jumlah terbatas dalam transaksi dengan menggunakan mata uang Yuan Tiongkok.  

Bagaimana AS dan Israel menyahutinya? Mereka justru mengirim kapal induk terbesar di dunia, yaitu USS Gerald R Ford, ke kawasan dan mengancam akan menghantam Iran “20 kali lebih keras” jika aliran minyak terganggu. Ini merupakan logika lingkaran setan, yaitu Iran takut diserang, lalu memperkuat pertahanan di selat Hormuz. AS-Israel melihat itu sebagai ancaman, lalu mereka akan menyerang. Selanjutnya, Iran menutup selat sebagai balasan. Lantas, AS-Israel berusaha merebutnya dengan berbagai cara, termasuk cara kekerasan. Jika pasukan marinir AS dan Israel benar-benar mendarat di Pulau Kharg, maka terminal ekspor minyak utama Iran, maka skenario kiamat energi pun tiba. 

Secara hukum internasional, tindakan merebut selat internasional yang berada dalam wilayah kedaulatan Iran (meski statusnya sebagai jalur internasional) adalah tindakan agresi yang dilarang Piagam PBB. Namun, sejarah mencatat bahwa hukum internasional acap dilanggar oleh negara adidaya dengan kepentingan hegemonik, seperti AS. Sama halnya, invasi ke Irak pada 2003 dilakukan dengan dalih senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan, dan juga menculik presiden Venuzuela belum lama ini. Kini, kita mungkin akan melihat invasi baru dengan dalih “membuka blokade” yang sebenarnya tidak pernah ada.

Kita patut bertanya, siapa yang diuntungkan jika perebutan tersebut terjadi? Israel jelas ingin menghancurkan kemampuan rudal dan nuklir Iran. AS ingin menunjukkan bahwa mereka masih “polisi dunia” di Timur Tengah. Namun, yang menjadi tumbal adalah negara-negara berkembang yang tidak punya cadangan energi cukup, seperti Indonesia, Pakistan, atau Bangladesh.

Kita juga harus mewaspadai skenario jangka panjang. Jika AS-Israel berhasil merebut dan menguasai Selat Hormuz, maka harga energi tidak lagi ditentukan oleh OPEC atau mekanisme pasar, tetapi oleh “izin politik” dari Pentagon dan ruang komando tentara pendudukan. Ini bukan lagi perang, ini adalah operasi penyanderaan atas perut bumi dan perut jutaan rakyat Asia. Singkatnya, pengalaman Selat Hormuz memberi pelajaran penting tentang bagaimana jalur laut strategis dapat berubah menjadi ruang kontestasi geopolitik.

Di tengah panasnya situasi, kita berharap akal sehat masih dikedepankan. Diplomasi semoga masih diupayakan dunia global dengan lebih keras dari deru mesin jet F-35. Karena jika marinir Israel-AS benar-benar mendarat di Hormuz, percayalah, dunia tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Dan kita semua akan membayar harga mahal dari ambisi Washington DC dan Tel Aviv yang mengutamakan kekerasan dan kerakusan. Selat Hormuz, sekali lagi, mungkin hanya garis sempit di peta dunia. Namun di sanalah, kepentingan energi, kekuasaan, dan geopolitik global sedang dipertarungkan oleh pihak-pihak yang bertikai.