PUI Kecam Agresi Militer AS-Israel ke Iran: Ini Neo Imperialisme!

Agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran dikecam oleh Persatuan Ummat Islam (PUI). Sejumlah tokoh penting, termasuk Supreme Leader Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat pemerintahan, warga sipil, dan anak-anak sekolah tewas dalam serangan yang terjadi pada Sabtu, 28 Februari 2026 itu.

PUI menganggap tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari neo imperialisme dan ancaman serius terhadap perdamaian dunia. "Kami mengutuk keras agresi yang dilancarkan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran. Ini adalah bentuk neo imperialisme yang nyata, di mana Amerika tidak mengindahkan hukum internasional sama sekali," tegas Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam Adhe Nuansa Wibisono, dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Wibisono menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei dan para korban lainnya. Menurutnya, peristiwa berdarah ini harus menjadi momentum bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk bersatu dan mewaspadai ambisi hegemonik Amerika Serikat.

Baca juga: Profil Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Tewas Diserang AS dan Israel

Ia memperingatkan bahwa apa yang dilakukan Amerika-Israel terhadap Iran dapat saja terjadi di negara lain. “Kami menyatakan turut berduka cita yang sedalamnya atas gugurnya Imam Ali Khamenei, para pejabat pemerintahan, masyarakat, bahkan anak-anak sekolah yang tewas menjadi korban kekejaman serangan Amerika-Israel terhadap Iran,” katanya.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi negara-negara Muslim bahwa apa yang dilakukan Amerika-Israel terhadap Iran tentu saja dapat dilakukan juga kepada negara lainnya, termasuk Indonesia,” ujar Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina itu.

Dalam kesempatan tersebut, Wibisono juga mengkritik keras keberadaan Board of Peace (BOP), sebuah dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyoroti masuknya Israel sebagai anggota dalam dewan tersebut, yang dinilainya semakin memperjelas bias dan ketidakadilan forum itu.

PUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang posisi keikutsertaannya dalam Board of Peace. “Kami meminta pemerintah Indonesia mengkaji ulang posisi keikutsertaannya dalam Board of Peace (BOP), apalagi setelah melihat masuknya Israel sebagai salah satu anggota dalam dewan perdamaian tersebut dan tindakan Amerika yang melakukan tindakan sepihak terhadap banyak negara termasuk Iran dan Venezuela,” kata Adhe.

Dia juga menyoroti mandulnya hukum internasional dan lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai telah kehilangan wibawa dan peranannya. Menurutnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menjalankan politik luar negeri secara unilateral dan ugal-ugalan.“Saya menilai bahwa hukum internasional saat ini sudah tidak berfungsi lagi, bahwa lembaga-lembaga internasional seperti PBB tidak berjalan dan kehilangan wibawa dan peranannya. Amerika Serikat menjalankan politik luar negerinya dalam kerangka imperialisme dan berlaku secara unilateral dan ugal-ugalan. Amerika bukanlah 'polisi dunia' seperti yang diklaimnya, tetapi adalah penjahat demokrasi yang menjadi ancaman perdamaian,” imbuhnya.

Ia memberikan contoh tindakan sepihak Amerika seperti penculikan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dan pembunuhan terhadap Ayatollah Ali Khamenei. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, meskipun Amerika mencoba membenarkannya dengan dalih menjaga perdamaian.

PUI juga mempertanyakan soal iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun yang dibebankan Trump kepada negara-negara yang ingin bergabung dalam Board of Peace, termasuk Indonesia. Dr. Wibisono mendesak adanya transparansi terkait penggunaan dana tersebut.

“Kami mempertanyakan opsi iuran 1 miliar USD (Rp17 triliun) yang dibebankan Trump kepada negara-negara yang ingin menjadi anggota BOP, termasuk Indonesia. Perlu diperlakukan transparansi terhadap penggunaan uang tersebut, apakah operasi militer AS yang dilakukan terhadap Iran justru menggunakan uang iuran tersebut?” tanyanya.

Sebagai penutup, Dr. Wibisono menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mundur dari Board of Peace. Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum itu dapat mengganggu posisi Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta sikap menentang penjajahan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

“Kami juga meminta Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang keanggotaan Indonesia ke dalam Board of Peace dan menyatakan mundur dari dewan yang dibentuk Trump tersebut. Keberadaan Indonesia di dalam forum itu akan mempersulit posisi Indonesia dalam menegakkan politik bebas aktif, dan posisi dasar Indonesia yang menentang penjajahan di atas muka bumi. Sesuai pesan Bung Karno, selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan, selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” pungkasnya.