Multi Pemangku Kepentingan untuk Jaga Jakarta Bersih

RamdansyahSekretaris PMI Jakarta Utara

GERAKAN kebersihan bertajuk “Jaga Jakarta Bersih” (JJB) mengerahkan ribuan personel. Media massa bahkan mengutip pernyataan dari Pemprov DKI dan membuat judul keterlibatan 100 ribu personel di Minggu Pagi (8/2/2026). Angka 100 ribu personel dapat dikatakan bombastis, tetapi tampak keseriusan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengajak multi pemangku kepentingan ikut terlibat.

Mereka yang diajak bergotong royong menjaga kebersihan Jakarta adalah aparatur sipil negara (ASN), penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) Pemprov DKI Jakarta, anggota masyarakat dan juga TNI-Polri. Khusus kegiatan JJB di Jakarta Utara dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.

Di antara pemangku kepentingan hadir Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. Ia menyerahkan perangkat kebersihan untuk mendukung kegiatan. PMI menyerahkan peralatan berupa 5.000 cangkul, 5.000 sekop, 1.000 gerobak sorong, dan 3.000 karung. Semua peralatan tersebut didistribusikan ke seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

Kegiatan JBB merupakan tindak lanjut taklimat Presiden Prabowo Subianto sepekan sebelumnya. Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius. Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia yang bersih dan tertata dengan mengambil frasa ASRI. ASRI merupakan singkatan aman, sehat, resik, dan indah. Harapan Presiden disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 (2/2/2026).Sehari setelah gerakan ini dilaksanakan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kerja TNI/Polri yang selama 16 bulan terakhir menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program pemerintah. Apresiasi disampaikan dalam taklimat Presiden dalam pertemuan pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan (10/2/2026). Pujian Kepala Negara secara tidak langsung berkaitan dengan gerakan JJB. Tentunya pujian ini dapat ditafsirkan sebagai keinginan Presiden agar TNI/Polri terus terlibat menyuksekan program untuk mewujudkan Indonesia ASRI.

Indonesia ASRI merupakan perhatian Presiden terhadap pemenuhan hak konstitusional warganegara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Amanah ini tertuang tertuang di Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Apresiasi Presiden terhadap kerja TNI/Polri di luar tugas pokoknya dengan Konsep Jaga Jakarta yang dikembangkan menjadi Jaga Jakarta Bersih tentunya relevan. Ini bukan anomali dari tugas militer yang mengedepankan pertahanan. Pemanfaatan militer dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Badan perdamaian dunia ini memberikan catatan dalam buku Potential Uses of Military-Related Resources for Protection of the Environment di tahun 1993 pengakuan kemampuan militer yang profesional dalam rantai komando, kepemimpinan teknis dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Karenanya, pelibatan militer dalam penanganan bencana adalah hal lumrah.

Keberadaan TNI/Polri dalam restorasi lingkungan hidup tentunya beranjak dari perspektif ancaman. Kerusakan lingkungan hidup tidak semata teknis, tetapi sudah masuk kedalam ancaman kepada kemanusiaan. Konflik horisontal dapat terjadi berawal dari persoalan lingkungan hidup.Pendekatan multi pemangku kepentingan bukanlah pendekatan Dwi Fungsi ABRI ala Orde Baru. TNI tidak dapat mengintervensi pemerintah daerah, tetapi melibatkan semua pihak. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menjadi keamanan lingkungan yang sehat merupakan konsep dasar gotong royong kemanusiaan.

Penulis melihat program JJB dapat menjadi program berkelanjutan. Tentunya perlu contoh untuk menjadi cermin kebijakan pelibatan TNI/Polri di ruang sipil. Studi tentang Program Citarum Harum perlu dikedepankan di sini. Sungai ini adalah sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Ia mengalir sepanjang 297 km dari Bandung dan bermuara di ujung Jawa Barat, tepatnya di Karawang.

Sebelum tahun 2018 Badan Pembangunan Dunia (United Nations Development Programme) mengungkapkan bahwa Sungai Citarum termasuk dalam 10 sungai paling tercemar di dunia. Tahun 2018 media asing Aljazeera membuat laporan jurnalistik bahwa Citarum sebagai “Indonesia’s Most Polluted Water”.

Pencemaran lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu, terutama di Kabupaten Bandung akibat limbah industri berlangsung selama 1970-2013. Pengelolaan Sungai Citarum tidak terpadu dan menimbulkan permasalahan rumit. Problem pemangku kepentingan yang muncul adalah kebijakan yang sektoral dan cenderung menimbulkan konflik.

Akhirnya Proyek Citarum Harum tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan payung hukum Perpres No. 15 Tahun 2018. Program ini merupakan program multi pemangku kepentingan yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri. Pemerintah Pusat diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menjadi pengarah progam. Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas). Pangdam Siliwangi saat itu Letjen Doni Monardo menjadi Wakil Ketua. Pelaksana kegiatan adalah TNI/Polri dan instansi sipil lainnya. Program Citarum Harum yang digagas oleh Letjen TNI Doni Monardo menujukkan keberhasilan. Sungai Citarum kembali bersih berkat pendekatan multi pemangku kepentingan antara pemerintah, masyarakat dan TNI. Di era kerusakan lingkungan global keberhasilan TNI untuk melakukan restorasi sungai menjadi contoh menarik dunia yang alergi terhadap peran militer di ruang sipil.

Pelajaran dari gerakan Citarum Harum menjadi contoh munculnya pola hubungan baru sipil dan militer. Studi-studi keterlibatan militer dalam kegiatan sipil dapat dilihat di Amerika Serikat, India dan Bostwana. US Army Corps Engineers (USACE) terlibat dalam penanganan infrastruktur banjir di Sungai Kissmmee dari tahun 1999 sampai dengan 2021.

Militer Botswana yang tergabung dalam The Bostawana Defence Force terlibat dalam menjaga konservasi dan melindungi satwa-satwa liar. Di India militernya dilibatkan dalam Satuan Tugas Ekologi (ETF). Militer India berhasil menjaga keseimbangan peran. Mereka bertugas sebagai penjaga pertahanan dan penanganan perubahan iklim. Keterlibatan militer dalam penanganan kemanusiaan bukan pada dominasi militer terhadap sipil, tetapi pada keahlian.

Perlu pembagian peran TNI/Polri di lapangan. Porsi peran kepolisian diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dapat menggunakan sejumlah delik pencemaran lingkungan terhadap individu dan perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan Polri bersama kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan mandat dan kewenangannya telah dilengkapi dengan seperangkat peraturan, dan mekanisme untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.

Dari pihak dunia usaha seperti perbankan, maka keterlibatan dalam Program JJB adalah tidak memberikan kredit terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran. Kegiatan ini tentu saja mendukung peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penegakkan hukum lingkungan. Pendekatan multi pemangku kepentingan Citarum Harum dapat ditiru dalam Gerakan Jakarta Bersih. Program yang sudah diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta membutuhkan payung hukum seperti Peraturan Presiden agar kewenangan tidak tumbang tindih. Pendekatan multi kepentingan dalam Program JBB diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan.

Program dapat mendukung program pemerintah pusat untuk menciptakan Indonesia yang aman, sehat, resik dan indah. Pemangku kepentingan yang mendukung pendekatan ekologi tidak hanya TNI/Polri tetapi juga pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, organisasi antarpemerintah dan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat diperlukan. Lembaga seperti PMI dapat ikut andil dalam kegiatan promosi kesehatan dalam gerakan Jaga Jakarta Bersih. Pelibatan lebih dari 100 ribu personel, tetapi tidak ada partisipasi aktif multi pemangku kepentingan berpotensi pada kegagalan.