Ketua Komisi III Sebut Pernyataan Tokoh Oposisi soal Pergantian Kapolri Salah Kaprah
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman merespons pernyataan sejumlah tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi Polri bisa berjalan asalkan terdapat pergantian Kapolri. Dia menegaskan narasi tersebut salah kaprah.
"Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya kepada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Dia mengatakan, usulan tersebut terkesan bermuatan personal. Padahal, kata dia, banyak pihak yang berbicara terkait reformasi Polri berdasarkan kajian ilmiah terkait reformasi kultural dan institusional.
"Usulan mereka terasa sangat tendensius, subjektif dan bersudut pandang yang sangat sempit," tutur Habiburokhman.
Dia menyatakan, reformasi tidak bisa sekadar pada persoalan suka tidak suka terhadap individu. Terlebih, menurut dia, Kapolri Listyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri.
"Data di Komisi III (DPR) jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat represifitas menurun sangat drastis dibanding periode-periode sebelumnya," tutur dia.
Selain itu, Habiburokhman menyatakan Polri juga tercatat sebagai institusi mitra komisi III DPR yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat.
"Yang jelas pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada presiden karena justru bisa melemahkan negara kita," ujar dia.
Habiburokhman menegaskan, Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tidak suka membahas personal ketika menyangkut isu-isu institusional.
"Selain itu beliau (Prabowo) juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau. Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekat, kita dukung reformasi Polri secara kultural," pungkasnya.
