Pakar: Body Shaming Politik Cermin Kemiskinan Gagasan Elite

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi III DPR RI, Pieter C Zulkifli, menegaskan kritik dan gagasan ejekan fisik saat ini sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik. Menurutnya, demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide bukan arena adu ejekan fisik

Pakar hukum dan politik ini menilai, fenomena body shaming politik disebutkan sebagai gejala serius menurunnya etika dan nalar elite.

‘’Demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga. Namun yang belakangan kita saksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia,’’ujar Pieter Zulkifli, Rabu (28/1/2026).

Dia mencontohkan, soal pernyataan sejumlah pihak yang menyebut perubahan kulit wajah mantan Presiden Joko Widodo dipelintir menjadi 'karma'.

Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik. Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.

"Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional," katanya.

"Ini bukan kritik, ini pengalihan isu yang dibungkus takhayul. Mengaitkan kondisi biologis dengan legitimasi moral adalah praktik purba yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh demokrasi modern,"lanjutnya.

Menurutnya, dalam tradisi filsafat dan logika, praktik semacam ini dikenal sebagai argumentum ad hominem, yakni cara berdebat dengan menyerang pribadi atau kondisi personal lawan alih-alih menguji gagasan dan kebijakannya.

"Immanuel Kant mengingatkan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat," katanya.

Pieter Zulkifli menekankan ketika tubuh seseorang dijadikan amunisi politik, yang terjadi bukan kritik, melainkan perendahan martabat manusia.

Lebih lanjut dia menambahkan, body shaming politik bekerja efektif karena ia visual, emosional, dan mudah dicerna. Body shaming bahkan tidak menuntut literasi kebijakan, tidak memerlukan data, apalagi keberanian intelektual, namun justru di situlah racunnya.

"Publik digiring untuk menertawakan kulit, bukan menguliti kebijakan; mengejek gestur, bukan menimbang langkah strategis. Demokrasi pun terjerumus menjadi apa yang bisa disebut sebagai politik kosmetik," katanya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan ketika negara tampak permisif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk intimidasi simbolik dan kekerasan verbal di ruang publik, maka budaya merendahkan martabat manusia pun dibiarkan tumbuh.

‘’Peradaban bangsa adalah puncak perkembangan kebudayaan dan perilaku kolektif yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, semuanya berlandaskan nilai luhur, adab, dan akhlak,’’tuturnya.

Menurut dia, peradaban yang kokoh hanya mungkin dibangun oleh sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan memiliki nilai kebangsaan yang kuat. Dalam pengertian ini, peradaban juga terkait dengan kemampuan manusia mengendalikan dorongan-dorongan dasar demi kualitas hidup yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli meminta partai politik dapat menjadi benteng pertama melawan kemerosotan ini. Body shaming politik bukan tanda keberanian, melainkan kepanikan. Dia juga menganggap body shaming bukan kecerdikan, melainkan kemalasan berpikir.

"Dan selama elite terus menjajakan politik kulit, rakyat dituntut lebih cerdas: menolak yang remeh, dan menuntut yang substansial. Demokrasi yang beradab hanya tumbuh di atas intelektualitas, bukan di atas ejekan," tegasnya.