Resmikan Sekber GKSR, OSO: Mewakili 17 Juta Suara Tidak Terakomodir

JAKARTA - Delapan partai non-parlemen telah meresmikan Sekretariat bersama (sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Kedelapan partai non-parlemen itu ialah Partai Perindo, Partai Hanura, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PKN, PBB, dan Partai Berkarya. Keberadaan sekber ini disebut perwakilan 17 suara rakyat yang tak terkomodir ke parlemen saat Pemilu 2024.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, semua partai yang tergabung di GKSR terikat kerja sama politik dan memiliki hak yang sama.

"Hak untuk menyampaikan segala usulan segala pemikiran-pemikiran yang dapat menggali dan dapat juga menyelesaikan masalah-masalah yang telah hilang sejumlah 17 juta suara," ujar Oso saat meresmikan sekber.

Oso menegaskan, tak boleh ada satu suara rakyat yang hilang dan tak terakomodir. Ia pun mempertanyakan pihak yang bertanggungjawab atas hilangnya 17 juta suara rakyat yang tak terakomodir.

"Jadi terus terang saja saya melihat memang kebersamaan perkumpulan yang telah diputuskan dengan logo kepalan tangan bersatu di belakang ini terbentuklah Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR)," ujar OSO.

"Ini satu kekuatan yang mewakili rakyat yang 17 juta suaranya tidak terakomodir. Dan jangan main-main dengan 17 juta itu. Kalau orang punya perasaan punya hati pasti dia gak rela suaranya hilang sampai 17 juta ini," tegasnya.

Kendati demikian, OSO mengatakan, pihaknya tak akan memperjuangkan belasan juta suara rakyat dengan cara kekerasan. "Tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan makar, tapi konstitusional yang dilakukan oleh partai-partai yang bergabung ini," ucap OSO.

"Partai-partai yang bergabung ini adalah partai bermarwah, partai yang punya harga diri untuk memperjuangkan semua kepentingan rakyat. Jadi kita sama, semuanya ingin mencapai sesuatu dengan tulus ikhlas bagaimana agar demokrasi dijalankan secara benar. Jadi jangan ada dusta, hai penjahat-penjahat dusta itu. Penjahat demokrasi itu harus tidak ada di arah," pungkasnya.