Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror terhadap Influencer

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengingatkan influencer tak framing pemerintah sebagai pelaku teror. Ia juga meminta kepolisian mengusut tuntas teror terhadap influencer yang terjadi beberapa waktu terakhir.

1. Minta Polisi Usut

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Pigai mengapresiasi para influencer yang memanfaatkan kebebasan berpendapat. Namun, ia mengingatkan, kritik yang disampaikan kerap kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi.

"Tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah pelanggan (subscriber) dan pengikut (follower), serta memicu gangguan kehormatan interpersonal," tutur Pigai. 

Dalam konteks ini, Pigai menilai perlu adanya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” ucapnya.

Di sisi lain, Pigai mengingatkan influencer tak melakukan framing pada pemerintah sebagai pelaku teror. Apalagi, kata dia, polisi belum menemukan pihak yang bertanggung jawab atas rentetan teror pada influencer.

"Para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku, karena hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum," katanya.

Menurut Pigai, kebebasan berpendapat kerap diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat atau logical fallacy, seperti serangan pribadi, manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat. 

Untuk itu, ia mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi di media sosial.

Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan, jika terdapat teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.

"Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata," tuturnya.