Bencana Sumatera, Polri Integrasikan Pendekatan Kemanusiaan hingga Penegakan Hukum

JAKARTA - Kehadiran Polri di tengah bencana banjir Sumatera saat evakuasi korban, pengoperasian unit K-9, pendirian pos kesehatan, hingga pendistribusian logistik menunjukkan bahwa Polri tidak lagi membatasi tugas pada keamanan saja. Namun ikut mengisi celah-celah kritis dalam penanganan bencana ketika kapasitas daerah belum memadai.

‘’Di tengah situasi bencana yang kompleks, banjir bandang, longsor, serta terputusnya akses antarwilayah, Polri bergerak dengan pola yang menampilkan tiga elemen kunci,’’ujar  Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Selasa (9/12/2025).

‘’Yaitu kecepatan mobilisasi, efisiensi koordinasi, dan adaptasi fungsi kepolisian ke ranah kemanusiaan," lanjutnya.

Di sisi lain, kata diam bencana tersebut membuka kembali mata publik tentang faktor-faktor yang memperparah kerusakan, khususnya dugaan praktik pembalakan liar. Dalam konteks inilah langkah Polri melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap illegal logging menjadi signifikan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB ini menjelaskan, media arus utama menyoroti bahwa temuan kayu-kayu gelondongan di lokasi banjir menjadi titik awal penyelidikan.

Tindakan ini diyakini menjadi cerminan bahwa Polri mulai memosisikan kejahatan lingkungan bukan lagi sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai ancaman yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga.

"Alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan, Polri mencoba menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga pendekatan hukum dapat diarahkan pada pencegahan kerusakan yang lebih besar," ujarnya.

Penindakan yang dilakukan mulai dari penangkapan pelaku, penyitaan kayu ilegal, hingga pengembangan jaringan distribusi kayu adalah bukti bahwa Polri mencoba mengungkap struktur ilegal logging, bukan sekadar menangkap pelaku lapangan.

"Ini penting karena karakter kejahatan lingkungan terorganisir. Ada operator lapangan, pengangkut, penadah, hingga pihak yang mungkin terhubung dengan oknum pemilik modal," jelasnya.

Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kayu yang disita, tetapi dari sejauh mana penyidikan mampu menelusuri rantai pasok dan menutup ruang operasi para pelaku.

Meskipun demikian, upaya Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan memperkuat kapasitas forensik lingkungan.

‘’Polri membuka peluang untuk membangun sinergi yang lebih terstruktur antara penanganan bencana dan penegakan hukum lingkungan. Media sering menggarisbawahi bahwa bencana di Sumatera bukan hanya persoalan curah hujan ekstrem, tetapi juga akumulasi kerentanan struktural akibat degradasi hutan,’’ungkapnya.

Haidar mengatakan, Polri memiliki modal besar untuk memperkuat pemantauan kawasan rawan dan mengintegrasikan informasi lapangan ke dalam sistem peringatan dini. Ini bisa dilengkapi pendekatan berbasis teknologi seperti citra satelit, pemetaan daerah rawan, dan sistem pelaporan.

"Kombinasi intelijen lapangan Polri dengan data teknis lembaga lingkungan berpotensi menjadikan pencegahan lebih efektif daripada penindakan semata," ungkapnya.

Dari sisi hubungan dengan masyarakat, peran kemanusiaan yang dimainkan Polri saat bencana memiliki dampak institusional yang penting. Respons cepat dalam menyelamatkan warga membangun persepsi publik bahwa polisi hadir ketika warga sangat membutuhkan.

Namun persepsi positif ini memiliki konsekuensi, Polri harus memastikan bahwa keseriusan yang ditampilkan di lapangan sejalan dengan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap praktik yang diduga menjadi akar masalah. Konsistensi inilah yang menjadi jembatan antara legitimasi moral dan legitimasi hukum.

Penanganan bencana di Sumatera dan penindakan illegal logging memberikan gambaran bahwa Polri berada pada titik transisi menuju pola kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.

"Apresiasi patut diberikan karena Polri tidak hanya bertindak reaktif, namun mulai mengembangkan pola antisipatif terhadap kejahatan lingkungan," imbuhnya.

Namun keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas teknis, kolaborasi antarlembaga yang jauh lebih erat, dan transparansi agar publik dapat mengawasi sekaligus mendukung proses.

"Jika ketiganya terwujud, Polri bukan hanya menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana, namun juga berperan penting dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masyarakat Sumatera secara menyeluruh," pungkasnya.