DPP Hanura Siapkan Tim Hukum Bela Bambang Raya
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menyiapkan tim hukum untuk membela Ketua DPD Hanura Jawa Tengah (Jateng) Bambang Raya. Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran UU Pornografi oleh Polda Jateng.
“Tim hukum DPP Partai Hanura segera dipersiapkan untuk membela Pak Bambang,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Hanura Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).
Partai Hanura, kata dia, juga berpegang pada norma agama, sosial, dan budaya, yang ada di tengah masyarakat. Hanura juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jateng.
Baca juga: Ketua Hanura Jateng Diperiksa Polisi terkait Kasus Striptis di Mansion Karaoke Semarang
"Kami berharap, semua pihak berpegang pada asas presumtion of innocence, asas praduga tak bersalah. Kami menghormati proses hukum atas Pak Bambang, dan kami akan mencermati proses yang saat ini sedang berlangsung," jelasnya.Diketahui, Polda Jawa Tengah menjerat Bambang Raya dengan Pasal 30 jo Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 296 KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan.
Kasus ini bermula dari penggerebekan tempat hiburan Mansion Executive karaoke di Kota Semarang, yang diduga milik Bambang Raya oleh tim Ditreskrimum Polda Jateng, akhir Februari 2025.
Baca juga: Geger! Karaoke di Semarang Digerebek, Diduga Sediakan Striptis dan Prostitusi!
Sebelumnya, Bambang Raya mengaku keberatan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia menegaskan, apa yang dilakukan Polda Jawa Tengah adalah fitnah, karena dirinya tak tahu menahu soal praktik striptis itu.
Menurut Bambang, pihak kedua berganggung jawab atas semua kegiatan operasional di dalam gedung yang dimilikinya. "Saya memang pemilik gedung dan izin karaoke, sebagai pihak ke-1. Sesuai surat perjanjian, operasional menjadi tanggung jawab pihak ke-2. Kalau ada kegiatan pornografi dalam operasional, dan polisi bilang ini kasus fornografi, ya cari siapa yang melakukan," ujarnya.
