Terima Audiensi APKSI, Partai Perindo Dukung Perjuangan Para Pekerja Kesehatan

JAKARTA – Partai Perindo menerima audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI), serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) yang digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Waketum DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia, yang didampingi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari. Pertemuan ini merupakan bukti nyata komitmen partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini dalam mendampingi dan menyuarakan aspirasi para tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menekankan bahwa program-program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh terhadap tenaga kesehatan. Partai Perindo mendorong agar setiap program prioritas kesehatan pemerintah disinergikan dengan upaya peningkatan SDM kesehatan, baik kapasitas maupun kesejahteraannya. 

“Hal ini penting agar layanan kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para pahlawan di bidang kesehatan yang telah berperan sebagai garda terdepan, terutama selama pandemi Covid-19”, ucap Sri Gusni Febriasari.

Dalam dialog saat audiensi, Sepri Latifan, Presiden APKSI menyampaikan bahwa selama ini perhatian publik dan kebijakan seringkali lebih terfokus pada transformasi layanan kesehatan. Sementara itu, permasalahan mendasar terkait sumber daya manusia (SDM) kesehatan, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. 

“Di Jakarta, misalnya, data di fasilitas layanan kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) menunjukkan bahwa 75 tenaga kesehatan merupakan non-ASN dengan status dan kesejahteraan yang belum jelas, sedangkan hanya 25 yang merupakan ASN”, ujar Sepri Latifan.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan atas perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan.

Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan secara nasional oleh pemerintah pusat.

“Kita hadir di sini untuk meminta bantuan kepada Partai Perindo yang memiliki perhatian dan atensi terhadap isu-isu kesehatan. Jangan sampai efisiensi anggaran berdampak pada pemangkasan SDM kesehatan, karena ini sangat disayangkan. Selama dua hingga tiga tahun belakangan, tenaga kesehatan telah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat," urai Sepri Latifan.

Ia menambahkan bahwa meskipun tenaga kesehatan yang berstatus ASN, termasuk PPPK, masuk ke dalam pos belanja pegawai yang tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi, kenyataannya sebagian besar tenaga kesehatan honorer (non-ASN) tercatat dalam pos belanja barang dan jasa yang berpotensi terkena dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.

Menanggapi hal itu, Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif. “Partai Perindo akan mengawal isu-isu kesejahteraan dan penguatan kapasitas SDM kesehatan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan anggota legislatif kami di berbagai wilayah”, sambung Sri Gusni. 

Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa program-program kesehatan pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan bagi SDM kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam sistem kesehatan nasional.

Partai Perindo juga menyampaikan agar para pekerja kesehatan tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sambil terus berjuang bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan mengutamakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan mereka. 

Pada akhirnya, Partai Perindo meyakini bahwa dukungan nyata terhadap para SDM kesehatan merupakan investasi penting untuk menciptakan layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan. 

“Dengan sinergi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami percaya bahwa SDM kesehatan akan semakin kuat serta kualitas layanan kesehatan di Indonesia akan semakin meningkat”, tutup Sri Gusni.