Evaluasi Mudik Lebaran 2024, Menhub: Tingkat Kepuasan Warga 89 Persen

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengklaim, bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2024 dari hasil survei memberikan hasil yang baik.

Hal tersebut disampaikan Menhub Budi usai menghadiri Rapat Terbatas Evaluasi Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2024, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Tingkat kepuasan mudik, alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Tingkat kepuasan mudik secara keseluruhan yaitu 89 persen dan tingkat kepuasan mudik gratis yaitu 91 persen,” ucap Menhub.

Menhub menjelaskan, bahwa survei dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk evaluasi. Survei dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu media massa, dan salah satu perusahaan telekomunikasi di tanah air.

Menurutnya, pada arus mudik dan arus balik lebaran 2024 dari unsur keselamatan mendapatkan hasil yang baik. Salah satunya karena faktor mudik gratis yang tersedia sehingga menurunkan angka pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

“Terjadi penurunan kasus 8 persen, meninggal dunia turun 12 persen, dan luka ringan minus 10 persen. Memang luka berat naik 33 persen. Tapi ini kita lakukan bersama-sama Pak Menko dan Kapolri, menghimbau agar saudara-saudara kita yang menggunakan motor seyogyanya untuk tidak melakukan itu. Solusinya adalah mudik gratis,” tuturnya.

Dari hasil evaluasi, Kemenhub akan mengupayakan penambahan rest area, baik di Cipali maupun ke arah Merak.

“Fungsi rest area adalah untuk tempat istirahat, tapi fungsi yang lain sebagai tempat men-delay volume kendaraan yang menuju ke suatu tempat. Oleh karenanya, tadi saya diinstruksikan untuk bekerjasama dengan Menteri PU untuk membebaskan tanah-tanah sebagai rest area yang mungkin tidak langsung ke rest area,” bebernya.

Menhub mengatakan, pemerintah mengupayakan pembebasan lahan sekitar 10 atau 15 tempat dengan luas masing-masing 5 hektare. Berikutnya, berkaitan dengan manajemen gerbang tol untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di pintu tol. Pola ini akan diterapkan pada Kilometer 70 dan Kilometer 414.

“Kita tidak boleh lagi menggunakan tapping. Kilometer 70, Kilometer 414 itu panjang sekali. Dengan sistem OBU (On Board Unit) seperti itu, maka kendaraan bisa langsung lewat dan langsung tercatat berapa yang mereka harus bayar. Ini membuat kelancaran di Kilometer 70 dan Kilometer 414 itu terjadi dengan baik,” katanya.

Selain itu, berdasarkan hasil survei diketahui, pemudik lebih menyukai naik kereta api. Oleh karena itu, Kemenhub mengusulkan agar PT. KAI menambah jumlah trainset sehingga jumlah perjalanan kereta api bisa bertambah.

“Diskusi kami dengan Pak Menko dan Pak Kapolri adalah manajemen waktu. Kalau bisa waktu itu lebih panjang sehingga mereka bisa mudik lebih awal, tidak tertumpu kepada H-3 dan H-4. Kalau bisa H-5 dan H-6, begitu ya. Ini sangat berhasil, pada saat mudik berhasil,” jelasnya.

Pemerintah juga akan mengupayakan agar instansi pemerintah  lebih banyak menyelenggarakan mudik gratis dan menambah rute tujuan.

“Mudik gratis sekarang 133 ribu, kalau dibanding dengan 193 juta, itu masih kecil. Ini seyogyanya semua instansi pemerintah pun melakukan mudik gratis dan juga tidak saja ke Jawa, tapi juga Sumatra. Bapak Presiden tadi mengingatkan, nanti sebentar lagi akan tembus dari Sumatra Selatan ke Bengkulu, dari Riau ke Sumatra Barat. Ini kan menambah keinginan masyarakat akan mudik,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah jumlah pelabuhan di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, pelabuhan penyeberangan harus ditambah di beberapa tempat seperti di Ketapang maupun di Merak.

"Kepadatan yang terjadi di beberapa titik pelabuhan, selain penambahan jumlah pelabuhan juga harus diimbangi dengan kapal-kapal yang dioperasikan harus lebih besar dan lebih cepat, sehingga daya angkut dan kecepatan itu memberikan sesuatu result yang baik,” pungkasnya.