Singgung Abuse of Power, Sekjen PDIP Samakan Jokowi dengan Soeharto

Singgung Abuse of Power, Sekjen PDIP Samakan Jokowi dengan Soeharto

Nasional | okezone | Selasa, 2 April 2024 - 21:44
share

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat pesta demokrasi Pemilu. Soeharto dan Jokowi, tambah Hasto, menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara.

Hal itu disampaikan Hasto dalam Bedah Buku "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengatakan ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto. Ia juga menyatakan melihat wajah Jokowi.

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," ucap Hasto dalam penjelasannya.

Hasto menambahkan kekerasan terpampang jelas pada Pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI itu mengatakan berbahagialah jurnalis yang saat ini masih bisa bekerja dengan bebas. Namun, Hasto menyatakan sudah ada intimidasi terhadap jurnalis dalam bekerja pada saat ini.

Hasto mengungkap pada Pemilu 1971, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain. Ia menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya.

"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut," ucapnya.

Hasto menilai Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan, red) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," ujarnya.

Topik Menarik