Respons TPN Ganjar-Mahfud soal Kapolda Akan Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK
JAKARTA - Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daeli merespons soal dugaan salah satu Kapolda akan menjadi saksi pada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami bukan dalam posisi menjawab dan menanggapi hal tersebut karena tentu kami lebih konsentrasi lebih fokus untuk merumuskan apa yang menjadi permohonan ya, kata Firman dalam Polemik Trijaya Sengketa Pemilu, Hak Angket dan Kompromi Politik secara virtual, Sabtu (23/3/2024).
Firman menegaskan, pihaknya saat ini fokus pada penyempurnaan kelengkapan dokumen yang akan digunakan untuk bersidang di MK sebagai pembuktian. Apa isi, narasi konstruksi dan penyempurnaan sampai bagian dari kelengkapan-kelengkapan yaitu saksi ahli nanti sebagai bagian dari pembuktian, ujarnya.
Lebih lanjut, Firman pun enggan menjawab terkait kabar bahwa ada Kepala Desa yang akan menjadi saksi. Hahaha. Jangan, jumlahnya aja kami tidak perlu menyampaikan itu, tuturnya.
Firman kembali menegaskan, hingga saat ini masih ada intimidasi, rayuan, juga intervensi kepada calon-calon saksi. Sehingga, dia memastikan tidak akan mempublikasikan saksi-saksi maupun saksi ahli yang akan bersidang di MK.
Karena, sebelum ini ada sejumlah yang masih intimidasi, rayuan, intervensi terhadap calon-calon saksi yang menyampaikan kepada kita betapa hilirisasi itu juga menyentuh soal intimidasi dan kriminalisasi, ujar Firman.
