PPP Tak Mau Tanda Tangani Hasil Pleno KPU RI, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), Romahurmuziy atau Rommy menyampaikan partainya menolak menandatangani hasil pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rommy menuturkan pihaknya juga menarik seluruh saksi partai dari PPP saat pengumuman penetapan hasil rekapitulasi nasional yang baru saja dilangsungkan Rabu (20/3/2024) malam.

Rommy menyampaikan, sikap PPP sudah disepakati berdasarkan Rapat Ketua-Ketua Majelis dengan jajaran inti Pengurus Harian DPP dipimpin langsung Ketua Umum Mardiono. Ia mengatakan sikap PPP didasari dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara PPP secara nasional oleh KPU dengan data internal partainya.

"Dari pembandingan di beberapa dapil, kami mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan dengan total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU," ujar Rommy dalam rilis resmi yang diterima MPI, Kamis (21/3/2024).

Rommy mengatakan berdasarkan data internal yang dimiliki PPP, partainya sudah melampaui batas ambang parlemen atau Parliamentary Threshold yakni 4.

"Berdasarkan data yang kami miliki, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen (PT) 4," tegas Rommy.

Ia mengatakan, suara PPP telah digembosi di sejumlah dapil di Indonesia. Penggembosan suara tersebut, ujar Rommu, terjadi setelah tahapan pemungutan suara telah dilangsungkan.

Untuk itu, Rommy mengungkapkan berdasarkan rapat Ketua Majelis dan jajaran inti Pengurus Harian DPP PPP, mereka akan mengajukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

"DPP PPP diperintahkan menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan gugatan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil, justru setelah terjadinya coblosan," kata Rommy.