DPN Permahi Ajak Semua Pihak Selamatkan Demokrasi Indonesia
Jelang Pemilu 2024 , netralitas pemerintah terus dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat. Mereka meminta pemerintah netral sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang jujur dan adil.
"Peringatan keras juga para penyelenggara negara untuk berhenti melakukan pelanggaran etik. Kita harus sama sama menjaga proses demokrasi yang adil, jujur dan bermartabat. Praktik kotor tersebut sudah membuat ketidakpercayaan publik yang semakin hari semakin membesar, katanya dalam siaran pers, Kamis (8/2/2024).
Dia juga menyoroti Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang secara terang benderang mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Keberpihakan tersebut telah melanggar isi sumpah Presiden serta konstitusi.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan protes dari kalangan guru besar, mahasiswa, dan aktivis di beberapa universitas di Indonesia. Mereka menyuarakan kritikan terhadap sikap politik Jokowi karena merusak demokrasi dan ketidaknetralan kalangan pejabat hingga kepala desa.Semestinya Presiden memberikan sikap contoh atau teladan yang baik dalam jelang Pemilu 2024 agar sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia negara Indonesia, jelasnya.
Terkait demokrasi, Fajar menilai Jokowi harus bertanggung jawab atas kekacauan penerapan demokrasi. Jokowi harus kembali dengan isi sumpah Presiden dan konstitusi. Dia meminta Jokowi mengambil sikap yang bijaksana untuk menjaga demokrasi.
