Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Deklarasi Pemilu Jurdil dan Bermartabat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Deklarasi Pemilu Jurdil dan Bermartabat

Nasional | okezone | Kamis, 8 Februari 2024 - 11:27
share

JAKARTA - Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FAPTI) menggelar deklarasi agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diselenggarakan dengan jujur dan adil (Jurdil) juga bermartabat. Deklarasi ini dilaksanakan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024).

Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dari Universitas Indonesia (UI), Andre Rahadian mengatakan, deklarasi ini bertujuan agar Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis. Ditambah dengan adanya gelombang kritik dari sivitas akademika, Guru Besar bahkan juga budayawan dalam beberapa waktu terakhir terhadap kondisi demokrasi Indonesia.

“Terkait dengan Pemilu ini, suara-suara dari kampus, suara-suara dari budayawan, suara-suara dari teman-teman pegiat civil society bahwa kita perlu menyampaikan satu sikap untuk mendukung demokrasi pada Pemilu di Indonesia dengan jujur, adil, dan juga bermartabat,” ujar Andre dalam sambutannya.

Deklarasi ini dihadiri sejumlah alumni dari berbagai Universitas di Indonesia di antaranya alumni dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, alumni Universitas Indonesia (UI), alumni Universitas Sebelas Maret (UNS), alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sejumlah alumni dari Universitas lain di Indonesia.

“Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024 sangat mengganggu suasana kebatinan kami. Alumni dan civitas akademika yang tergabung dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia akhir-akhir ini kami mendengar, melihat, dan mencermati kegelisahan dan pandangan yang disuarakan budayawan, perwakilan organisasi masyarakat, sipil, mahasiswa, Guru Besar, hingga pemuka agama,” kata Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sutopo Kristanto yang menyampaikan salah satu isi deklarasi.

Bahkan, kata Sutopo, saat ini gelombang kritik dari lebih 60 kampus di Indonesia telah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahkan wewenangnya dalam Pemilu dan Pilpres.

Topik Menarik