Gelombang Protes Civitas Akademika Soal Pemilu 2024 Tak Boleh Dianggap Remeh
JAKARTA - Sejumlah akademik menggelar protes terhadap manuver-manuver politik Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 20 kampus yang merilis petisi dan mengumumkan pernyataan sikap memprotes indikasi-indikasi kecurangan pemilu, untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Menanggapi hal itu, Pakar hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro mengatakan, petisi-petisi dan pernyataan protes itu merupakan cerminan kegelisahan kalangan intelektual terhadap Jokowi yang dianggap kotor di Pilpres 2024. Menurut dia, gelombang protes itu tak boleh dianggap remeh.
"Kalau protes dan kritik diabaikan, kekhawatiran terbesarnya ada dua. Pertama, public trust terhadap institusi formal negara, khususnya pemerintah akan turu. Kedua, legitimasi terhadap politik elektoral. Akan ada krisis legitimasi atas keduanya kalau respons pemerintah mengecewakan publik," kata Herdiansyah dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).
Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, kata Herdiansyah, bisa berbuntut panjang. Bukan tidak mungkin seruan-seruan protes di lingkungan kampus itu bertransformasi menjadi aksi unjuk rasa mahasiswa besar, sebagaimana yang terjadi pada 1998.
"Reformasi 98 itu tidak datang begitu saja. Penuh dinamika dan prakondisi menuju ke sana. Sama seperti sekarang. Tapi, itu bergantung dari seberapa masif, luas, dan konsisten gerakan kita," ucap Herdiansyah.
Jokowi saat ini condong mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Keberpihakan Jokowi terhadap pasangan tersebut kian terang dalam beberapa pekan terakhir.
Pekan lalu, misalnya, Jokowi menunjukkan kedekatan khusus dengan Prabowo lewat kegiatan makan bakso bareng di Magelang, Jawa Tengah. Makan siang bersama itu dilakukan di ruangan terbuka, disaksikan warga setempat, dan diliput beragam media.
