Alasan Sejumlah Eks Pimpinan KPK Sampaikan Panca Laku ke Pemerintah

JAKARTA - Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keresahannya atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut mereka, kondisi Indonesia saat ini sedang krisis moral dan etika.

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Basaria Panjaitan menyatakan, krisis moral tersebut telah ditulis oleh lembaga-lembaga internasional.

"Bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara, telah terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional," kata Basaria Panjaitan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Senin (5/2/2024).

Basaria menyebutkan, lembaga internasional itu menyoroti beberapa indikator turunnya parameter berdemokrasi di Indonesia. Di antaranya, menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dalam empat tahun terakhir.

"Di tahun 2019 skor-nya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi skor 34 di tahun 2022 dan 2023, dan menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei," ujarnya.

Kemudian, tidak bergeraknya index negara hukum atau rule of law index yang dikeluarkan oleh World Justice Project yang hanya mencapai nilai 0,53 dari skala 0 sampai dengan 1 di tahun 2023.

Menurut pimpinan perempuan KPK pertama itu, angka tersebut masih sangat jauh dari nilai ideal indeks negara hukum.

"The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia sebagai negara Demokrasi Cacat atau flawed democracy," ucapnya.

Basaria melanjutkan, menurut Varieties of Democracy Project, pada tahun 2023 Indonesia hanya mencapai skor 25, dan menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik.

"Karena maraknya bagi- bagi kekuasaan di antara partai politik dengan akuntabilitas yang sangat kurang pada pemilih," tuturnya.