STFT Jakarta Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024 dan Hentikan Politisasi Bansos!
JAKARTA - Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta menyatakan sikap meminta Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah agar netral dalam Pemilu 2024, sehingga pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil bagi semua. Ini demi terjaganya demokrasi yang bermartabat.
"Kami ingin pemerintah lebih netral. Pertama semua aparatur negara lebih netral, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerahan harusnya mereka lebih menjalankan tugas pemerintahan supaya demokrasi kita berjalan dengan baik," kata Ketua STFT Jakarta Binsar Jonathan Pakpahan saat menyampaikan pernyataan sikap di depan wartawan di Jakarta, Minggu 4 Februari 2024.
Menurut Binsar, sikap tersebut dikeluarkan pihaknya karena khawatir dengan iklim demokrasi di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024.
Kemudian terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu soal batas usia capres dan cawapres yang memuluskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju ke Pilpres 2024.
"Salah satu yang mendorong kami juga menyatakan itu adalah pernyataan presiden tapi dibalik itu sebenarnya sudah agak lama kami lihat, mulai dari penetapan dari MK kemudian pernyataan presiden yang dengan latar belakang salah satunya salah seorang paslon, lalu fakta bahwa pak presiden belakangan ini sering sekali ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan urusannya selalu bertemu dengan ketua ketua partai pendukung," kata Binsar.
"Sementara dia sendiri sudah tidak running lagi. Kami semua disini sangat mencintai pak Jokowi, tetapi sebagai orang yang cinta kami perlu juga mengucapkan teguran apa bila kami rasa ada yang salah," pungkasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, STFT Jakarta mengungkapkan;
Pertama, STFT meminta Presiden Joko Widodo dan jajarannya untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (imparsial), tidak memihak (netral), menegakkan hukum sepenuhnya, menjunjung etika dan integritas serta tidak memanfaatkan lembaga kepresidenan untuk mendukung paslon tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kedua mereka meminta penghentian penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pencalonan di Pemilu, termasuk politisasi bantuan sosial (bansos) yang pada dasarnya diambil dari rakyat untuk membantu rakyat yang paling membutuhkan.
Ketiga, mengingatkan semua penyelenggara negara untuk tidak berpihak kepada paslon mana pun selain kepada bangsa dan negara. Pemilu 2024 perlu menjaga keluhuran bangsa dan negara yang beradab, serta mendapat legitimasi dari rakyat. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda juga bertanggung jawab kepada Tuhan.
Dan yang terakhir mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan dan menjadi saksi untuk memastikan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendorong untuk memilih calon dan/atau partai yang cakap, cinta akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci kepada suap; yang menjunjung tinggi kebenaran, etika, integritas, dan berpihak kepada rakyat kecil.
