Singgung Zaman Kerajaan, Ahok Kritik Masifnya Pemberian Bansos Jelang Pilpres 2024
JAKARTA - Mantan komisaris utama Pertamina yang juga politikus PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik masifnya pemberian bantuan sosial (Bansos) oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 yang ditenggarai banyak kalangan bagian dari upaya pemenangan pasangan tertentu.
Menurut Ahok, harusnya pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai cita-cita dari pendiri bangsa, bukan hanya sekadar menyebar bansos.
"Negara ini didirikan dengan jelas Proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bansos," kata Ahok di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2023).
Dia mengatakan, pemberian bansos itu sebetulnya hanya ada di zaman kerajaan ketika para rakyatnya meminta belas kasihan dari rajanya.
"Bansos itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani," sambungnya.
Diketahui, Ahok telah mengundurkan diri sebagi Komisaris Utama (Komut) PT. Pertamina (Persero) karena ingin mendukung pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
Dia juga telah memberikan masukan kepada Ganjar, untuk mensejahterakan rakyat bukan lewat dengan bansos tetapi memikirkan bagaimana caranya masyarakat bisa berpenghasilan tinggi.
"Saya senang bicara dengan Pak Ganjar, begitu bapak jadi presiden yang begitu anda lakukan adalah yang pertama kali usahakan setiap keluarga dia punya satu sarjana, punya apa? punya penghasilan minimal 5 juta rupiah," katanya.
