Pemilu Harus Jurdil, Direktur STIA LAN Ingatkan Jokowi Tarik Pernyataan Presiden Boleh Kampanye

JAKARTA - Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Nurliah Nurdin mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik kembali pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye. Sehingga, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur dan adil.

"Kita sangat mengharapkan Presiden kembali menjadi Bapak Bangsa, menarik statement tersebut. Sehingga kita bisa ada contoh bahwa tahun 2024, election itu bisa diselenggarakan dengan jurdil, dengan jujur dan adil, ujar Nurliah dalam dialog secara virtual dengan tema Pilpres Tanpa Etika dan Penegakan Hukum oleh Forum Insan Cita, Minggu (4/2/2024).

Nurliah pun mengingatkan seorang Presiden juga harus menjaga etika untuk menjaga agar Pemilu berjalan dengan demokratis.

"Sebaliknya kalau kita tidak menjaga etika sebagaimana yang ada dalam election, maka ini semua akan hancur. Kehormatan demokrasi akan hancur, kepastian dan kepercayaan masyarakat juga akan hancur, legitimasi pemerintah akan jatuh ya, ujarnya.

"Pemilihan yang adil jika tidak terjadi automatic ini tidak akan menghargai Hak Asasi Manusia, maka korupsi besar-besaran juga akan terjadi. Ujungnya, bagaimana stabilitas politik kita? Apakah pos politik ini akan kita tanggung jika kita tidak menjaga dari saat ini, kita menjaga netralitas tersebut, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Nurliah mengutip pernyataan James Freeman Clare. Bahwa kita memang membutuhkan seorang negarawan saat ini. Kita tidak membutuhkan politisi yang saat ini yang hanya mempertimbangkan kalau politisi memang mereka berpikir tentang bagaimana mereka dipilih kembali. Tapi seorang negarawan akan berpikir bagaimana keberlanjutan generasi berikutnya, pungkasnya.

Nah, ini yang saya merinding menyebutnya, bagaimana generasi kita berikutnya mahasiswa saya kebetulan banyak menjadi anggota DPR, DPRD maksud saya juga mereka mengatakan, saya semakin malu ditanya kepada semua orang termasuk anak cucu saya kalau tidak punya uang jangan bermimpi menjadi pemimpin. Karena begitu besarnya pos politik yang harus dikeluarkan, kata Nurliah.

Jadi anak-anak bangsa kita yang punya kapasitas mereka sekarang bagaimana kita bisa menjaga bahwa mereka bisa tetap jadi pemimpin karena mereka punya kapasitas bukan karena mereka punya modal, selain dari kapasitas, pungkasnya.