PDIP Berpotensi Kembali Jadi Oposisi, Makin Sering Kritik Pemerintah
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR PDI Perjuangan bisa saja menjadi partai oposisi. Akhir-akhir ini, makin sering mengkritik program pemerintah.
Penggelontoran anggaran subsidi yang tidak merata menjadi polemik. PDIP menilai anggaran subsidi kendaraan listrik tidak pro kepentingan masyarakat menengah ke bawah.
Tahun depan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah akan meningkatkan subsidi kendaraan listrik menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit sepeda motor listrik.
Selanjutnya, besaran subsidi mobil listrik juga meningkat menjadi Rp 4,9 triliun dan bus listrik Rp 144 miliar.
Ini menjadi polemik, sebab di waktu yang bersamaan, pemerintah justru akan mencabut subsidi elpiji. Selain itu, subsidi pupuk juga makin menipis.
Bahkan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus meminta pemerintah tak hanya fokus ke satu sektor saja dalam penyaluran subsidinya.
Sihar berharap bantuan sosial (bansos), bantuan usaha, bantuan pupuk, listrik rakyat, dan lainnya juga butuh intervensi pemerintah. Apalagi saat ini pangan makin mahal.
Intervensi pemerintah harus disalurkan ke sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya, ujar Sihar dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Agustus.
Analis Politik Universitas Muhamadiyah (Unismuh) Makassar A Luhur Prianto memandang setelah agresif menyerang kebijakan Food Estate, sekarang mengkritik soal subsidi. Sikap PDIP yang semakin kritis ini mengirim pesan kepada istana.
Ini mengindikasikan bahwa PDIP bisa menjadi partai oposisi dan bisa mencabut dukungan disisa waktu kepemimpinan Jokowi, ucapanya, Selasa, 22 Agustus.
Peristiwa ini lahir sebagai respons atas sikap Jokowi terkait Pilpres 2024. Jokowi dipersepsi kurang total cawe-cawe pada Ganjar sebagai Capres resmi yang diusung PDIP.
Secara komunikasi politik simbolik, Jokowi memang condong lebih dekat dan mengendorse dukungan ke Prabowo, ujarnya.
Kalau situasi itu terus berkembang, maka Pilpres 2024 akan melembagakan rivalitas Megawati Vs Jokowi.
Apapun hasilnya, bisa menjadi ujian survival bagi masa depan PDIP pasca Pilpres 2024, terangnya.
Analis Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Firdaus Muhammad, mengatakan PDIP merupakan pemerintah, mendukung pemerintahan Jokowi sekaligus dua periode.
Jika PDIP kritisi kebijakan pemerintah adalah bagian tanggung jawabnya agar pemerintah senantiasa konsisten peduli masyarakat.
Namun kritik yang tajam itu mengindikasikan perpecahan menuju pilpres. Maka sebaiknya PDIP dan Jokowi jaga hubungan baiknya tanpa rugikan masyarakat.
Tampaknya PDIP sedang menjaga citra jelang pemilu dengan menunjukkan sikap kritis pada Jokowi, ucapnya.
Kata dia kedekatan Jokowi-Probowo tidak berarti menjauhi PDIP. Dulu PDIP sepertinya abaikan Ganjar, nyatanya justru diusung capres. Jadi PDIP tetap harus jalin komunikasi dengan Jokowi, katanya. (*/fajar)
