Jokowi Diminta Tegur Menhub Terkait Usulan Pembeda Taril KRL

IDXChannel - Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Permintaan tersebut menyusul wacana pembeda tarif KRL antara si kaya dan miskin.

Mereka berpendapat pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.

"KRL Mania menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL kaya dan miskin," kata Humas KRL Mania Gusti dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).

Gusti mengatakan pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek.

Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL.

Selain itu, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp260 triliun.

"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi pertalite dan biosolar subsidi," katanya.

Tidak hanya itu, Gusti menjelaskan pengguna KRL juga mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

"Alasan lain adalah, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara \'kaya\' dan \'miskin\', yang diakibatkan kebijakan tersebut," katanya.

Sama halnya dengan KRL Mania, Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi menilai Rencana tersebut merupakan ide yang absurd atau aneh.

Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd, kata Tulus.

Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum masal seperti KRL, merupakan subsidi yang paling tepat sasaran.

Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp80 juta pada pengguna mobil listrik?, ucapnya.

Lebih lanjut, Tulus mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat karena memilih angkutan umum. Terutama kepada mereka yang berdasi karena telah meninggalkan mobilnya dan beralih kepada angkutan umum baik KRL ataupun Transjakarta.

Yang artinya, mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko lakalantas dan bahkan mengurangi subsidi BBM itu sendiri, katanya. (NIA)