Peneliti: Jokowi Paradoks Demokrasi, Kemenangannya Harus Dibayar Mahal

Antropolog Geger Riyanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kasus menarik dan paradoksal dalam demokrasi. Hal ini ia ceritakan dalam utas Twitter pribadinya.

Jokowi terpilih jadi presiden, meski ia tak punya latar belakang politik yang mendukung. Dia bukan dari ormas (organisasi masyarakat) atau keluarga yang berpengaruh secara politik, bukan pula dari militer, tulisnya dalam akun Twitter @gegerriy, Sabtu (17/9/2022).

Menurutnya, Jokowi bersaing dengan nama-nama veteran dalam dunia politik, baik di tataran internal partainya sendiri maupun dalam kontestasi pemilu, seperti Megawati dan Prabowo. Jokowi dinilai bisa menang atas para veteran ini.

Namun, kemenangan demokratisnya sebagai orang luar politik terhadap orang dalam politik harus dibayar mahal dengan demokrasi itu sendiri. Ia harus menawarkan banyak hal kepada pihak-pihak yang bisa menjamin pemerintahannya berjalan, ujarnya.

Hal yang paling jelas adalah kepada parpol (partai politik) yang menguasai DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Hanya dalam waktu dua tahun, koalisi Jokowi yang awalnya memegang 40 persen kursi di DPR jadi memegang 70 persen kursi.

Antropolog itu menilai, kondisi pada waktu itu lebih genting dari sekadar Jokowi tak punya cukup suara di DPR untuk meloloskan anggaran kebijakan-kebijakannya. Tapi kepresidenannya berada di ujung tanduk, bahkan sebelum genap setahun.

PDIP sudah secara terang-terangan tidak membekinginya. Kebijakan-kebijakannya dikritik dan dilucuti semua oleh partai pendukung utamanya sendiri. Kata-kata pemakzulan sudah digadang-gadang terbuka, kata mahasiswa Doktoral di Institut fr Ethnologie der Universitt Heidelberg Jerman itu.

Lantas, apa yang Jokowi lakukan? Jokowi melakukan apa yang biasa dia lakukan sejak pertama kali menjabat sebagai walikota. Ia menemui siapa pun yang berpotensi menjadi mitra potensialnya di tengah krisis kekuasaannya.

Pada periode inilah, ia, lewat bantuan Luhut, menjalin relasi dengan Golkar. Tapi, pada periode ini juga Jokowi sering mengunjungi TNI (Tentara Nasional Indonesia), ungkap Geger.

Ia menilai, militer paham Jokowi melakukan hal itu karena tidak memiliki bekingan. Hal ini bahkan diungkap salah seorang perwira.

"Jokowi bersih dan rendah hati, tapi ia lemah dan tak memiliki dukungan dari siapa pun dalam sistem. Itu kenapa ia datang ke TNI. Kita tidak pernah punya presiden yang mengunjungi TNI enam kali di tahun pertamanya, kata seorang perwira, dalam wawancara dengan IPAC pada Desember 2015.

Bahkan ketika kekuasaan Jokowi mulai solid, ia masih terus mengandalkan TNI untuk pekerjaan-pekerjaannya. Misalnya, dengan memobilisasi Babinsa untuk promosi kebijakannya di kampung-kampung. Geger mengatakan, besar kemungkinan karena ia tak punya kaki yang solid di akar rumput.

Selain itu, pemerintahan Jokowi belakangan aktif meningkatkan anggaran belanja pertahanan belakangan. Tak hanya itu, ia seperti mempersilakan orang-orang terdekatnya mendorong dwifungsi militer.

Salah satu hal yang paling dicemaskan oleh aktivis Reformasi kini mendapatkan momentum untuk kembali karena pejabat-pejabat pilihannya. Banyak pejabat pilihannya berlatar belakang polisi-militer, dan memang mereka adalah yang membekingi Jokowi ketika ia tak dilindungi parpol, kata peneliti di Forum Kajian Antropologi Indonesia itu.

Ia lantas menyoroti gencarnya pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi kebijakan yang dapat diterima semua pihak karena tak menyentuh konsesi politik mereka.

Parpol memiliki jatah lahannya masing-masing. Jokowi bekerja membangun secara netral melalui pengembangan infrastruktur. Ini modus yang disebut @evewarburton (peneliti dari Australia National University Eva Warbuton) sebagai developmentalisme baru, tulisnya.

Geger melanjutkan, semakin banyak membaca tentang Jokowi, maka paradoks demokrasi Jokowi semakin kentara. Ia pun mencoba menerawang lebih ke belakang lagi.

Jokowi Sebelum Menjadi Walikota Solo

Jokowi adalah pengusaha mebel sebelum menjadi walikota Solo. Ia memiliki kekayaan Rp 9 miliar saat melaporkan kekayaannya sebelum Pilwalkot (Pemilihan Walikota) Solo pada 2005. Geger menilai, kekayaan itu terbilang besar, tapi masih jauh di bawah calon walikota Solo lain.

Pencalonannya tak mulus karena ia bukan dari PDIP. Ia menjadi calon walikota yang diusung PDIP pada tahun 2005 berkat adanya konvensi PDIP. Perubahan sistem pemilu menjadi pemilihan langsung mendorong partai-partai menggelar konvensi supaya bisa menjaring kandidat potensial, ujarnya.

Tapi, ternyata sejumlah elite PDIP di Solo waktu itu berharap Rudy FX, yang belakangan jadi wakil Jokowi, yang maju sebagai walikota Solo. Namun, Rudy FX justry mendorong Jokowi maju sebagai walikota Solo.

Ada dua alasan Rudy FX melakukan ini. Pertama, Rudy FX adalah Kristen. Kedua, sumber daya finansialnya tak sebesar Jokowi. Dia butuh sumber daya finansial untuk bergerak dan menjaring dukungan ke antara pengurus yang tersebar di daerah-daerah, ungkapnya.

Jokowi ketika Memimpin Solo dan Popularitasnya

Setelah terpilih menjadi walikota Solo, hal pertama yang dilakukannya adalah mengajak pejabat Pemkot (pemerintah kota) blusukan. Blusukan jadi kegiatan sehari-harinya yang disambut masyarakat Solo dengan heran. Ini karena walikota Solo sebelumnya Slamet dianggap elitis dan berjarak dengan rakyat.

Jokowi tak langsung mendapatkan penerimaan di Solo lewat blusukan-blusukannya. BEM UNS (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Solo) menghelat survei di 100 hari kepemimpinannya, sebagian besar warga tidak puas dengan kinerjanya, ujar Geger.

Namun, perlahan warga Solo menerimanya. Titik peralihan utama Jokowi adalah keberhasilannya memindahkan pedagang Pasar Banjarsari, setelah menemui mereka lebih dari 50 kali sepanjang tujuh bulan. Keberhasilannya ini membuat Jokowi didapuk menjadi Wali Kaki Lima.

Pada waktu itu, tren di kota-kota adalah relokasi dilakukan lewat Satpol PP dan pendekatan koersif. Keberhasilan Jokowi ini mulai mengerek reputasinya di tingkat nasional, ujarnya.

Menurutnya, hal lain yang turut memberikan Jokowi karpet menuju popularitas nasional adalah Bung Hatta Anti Corruption Award. Sebenarnya ini bermula dari inisiatif LSM di Solo, Pattiro Solo, yang mendorong pemerintahan Solo mengimplementasikan transparansi anggaran. Jokowi lantas menerima usulan ini.

Jokowi, Underdog yang Terpilih Memimpin DKI Jakarta

Reputasi Jokowi langsung melesat setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai underdog , ia mengalahkan gubernur petahana yang dibekingi banyak partai. Masyarakat lantas mulai menaruh harapan padanya, dan harapan itu seperti terkabulkan ketika mereka melihat Jokowi blusukan setiap saat.

Blusukannya mendapatkan perhatian tak habis-habis dari media, dan kebetulan juga waktu itu media daring baru mulai diadopsi. Traffic kunjungan jadi alasan utama penentuan berita dan tak ada batas space pemberitaan. Walhasil, berita tentangnya tak habis-habis menyerbu kita, ujar Geger.

Jokowi Jadi RI 1

Jokowi terpilih menjadi presiden dua tahun kemudian. Majalah Tempo bahkan menerbitkan satu edisi tentang Jokowi selepas ia terpilih. Judulnya menggambarkan lesatan popularitasnya yang tanpa preseden sejarah di Indonesia, Meteor Politik dari Kampung.

Keputusan-keputusan besar pun menurut pejabat senior lain sering diambil secara dadakan. Dan ketika Jokowi menginginkan sesuatu, ia harus mendapatkannya, kata Geger.

Ia menambahkan, seorang mantan menteri SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahkan mengatakan ke Bland, Jokowi semakin lama semakin seperti raja. Para menterinya ketakutan menantang keputusannya.

Menurut Geger, kenyataannya belum tentu seperti yang disampaikan para narsum Bland atau bahkan sebagaimana yang ditulis Bland sendiri. Tapi, ia merasa pernyataan-pernyataan itu masuk akal.

Proyek-proyek infrastruktur digas di periode Jokowi. Tapi banyak yang pembangunannya tak pernah direncanakan dengan baik, bahkan diproyeksi bakal rugi terus-menerus. Bandara hantu dan kereta cepat Jakarta-Bandung contohnya, ujar penulis buku `Asal Usul Kebudayaan` itu.

Ia kemudian menyoroti Indonesian Sovereign Wealth Fund yang diada-adakan untuk menampung ambisi presiden yang tidak bisa ditolak. Menurutnya, konsep Indonesian Sovereign Wealth Fund tak lazim.

Bukannya mengelola dana abadi negara, institusi itu malah mengundang investasi asing di infrastruktur nasional. Jualan proyek mungkin bahasa warung kopinya, candanya.

Ia lantas tidak heran bila proyek IKN (Ibukota Negara) muncul dari ambisi membangun peninggalan, alih-alih kebutuhan ibu kota baru. Apalagi mengingat proyek ini dipaksakan di tengah kondisi perekonomian yang masih tidak menentu.

Pengagum Jokowi melihat pada dirinya sosok yang ibarat Sukarno. Sekarang, saya juga bisa melihat hal yang sama, wabilkhusus pada keinginannya membangun ikon-ikon monumental, kata Geger.

Ia melanjutkan, paradoksnya adalah presiden paling kerakyatan yang terpilih berkat dihadirkannya mekanisme demokrasi di momen-momen sejarah yang tepat, bisa menjadi seseorang yang membatalkan pencapaian-pencapaian penting demokrasi Reformasi.