Bea Masuk Logistik MXGP Pakai Fasilitas Impor Sementara, Ini Teknisnya

MATARAM -Barang-barang untuk kebutuhan Motocross Grand Prix (MXGP) bakal mendapatkan perlakuan serupa seperti MotoGP. Yakni bebas bea masuk. Nanti bisa menggunakan fasilitas impor sementara, kata Kasi Perbendaharaan Kantor Bea Cukai Mataram Widaya, Senin (25/4).

Bebas bea masuk tersebut berlaku untuk motor maupun peralatan pendukung lainnya. Serupa seperti event MotoGP lalu. Pembebasan bea masuk tersebut untuk mendukung pelaksanaan event internasional di NTB. Setelah selesai (MXGP), barang kan keluar semua, ujarnya.

Pemberlakuan fasilitas impor sementara untuk logistik yang masuk Mandalika, tak lepas dari status kawasan. Mandalika diketahui berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang ditunjang dengan Peraturan Pemerintah terkait penyelengaraannya. Karena itu, ada beberapa kemudahan di dalamnya, termasuk soal fasilitas impor sementara.

Sementara di lokasi MXGP, bukan berstatus KEK. Meski begitu, Widaya memastikan ada fasilitas impor sementara yang akan diberikan. Sebagai dukungan untuk pelaksanaan event internasional.

Bea Cukai Mataram sendiri, telah mengusulkan Mandalika menjadi kawasan pabean. Sejauh ini, kawasan pabean berada di bandara dan pelabuhan. Nantinya, ketika Mandalika masuk sebagai kawasan pabean, Bea Cukai bisa melakukan pengawasan langsung terhadap seluruh barang yang masuk.

Sementara itu, akhir pekan lalu Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meninjau sejumlah pendukung dan sarana prasarana untuk MXGP. Kita pastikan semuanya on the track, kata Zul.

Politisi PKS itu menyebut persiapanMXGPterus dimatangkan. Melibatkan seluruh pihak. Meski sebelumnya sudah sukses menggelar MotoGP medio Maret lalu, kata Zul, penyelenggaraan MXGP merupakan sesuatu yang baru. Sehingga seluruh persiapan harus dilakukan dengan sempurna.

Ini (MXGP) relatif sederhana. Tapi tetap nanti yang datang puluhan ribu orang, sehingga memaksa daerah untuk berubah, kata Zul.

NTB disebut Zul membutuhkan banyak event internasional. Untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat, agar mau berpartisipasi secara tidak langsung. Misalnya di MXGP ini, agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di Bandara Sumbawa, bandaranya harus ditingkatkan. Berarti pemerintah pusat yang punya otoritas di sana, tandas mantan anggota DPR RI itu. (dit/r5)